Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal

Aliran Uang Korupsi untuk Wali Kota Cimahi Nonaktif Ditelusuri

Nasional kpk Kasus Suap kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 06 Januari 2021 12:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, Hutama Yonathan, untuk menelusuri aliran uang rasuah kepada Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna (AJM). Hutama berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran (TA) 2018-2020.
 
"Pada 5 Januari 2021 saksi Hutama Yonathan dikonfirmasi terkait dengan pengetahuannya mengenai adanya dugaan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta yang diterima tersangka AJM," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Januari 2021.
 
Pengusutan kasus ini terus berlanjut dengan memanggil sejumlah saksi lain. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan Direktur PT Trisakti Manunggal Perkasa Aruman dan karyawan swasta PT Anugrah Multi Cipta Karya Nathan Madutujuh hari ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HY (Hutama Yonathan)," ujar Ali.
 
Baca: Penahanan Wali Kota Cimahi Diperpanjang
 
Ajay diduga menerima Rp1,661 miliar dari Hutama. Jumlah tersebut merupakan realisasi dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar. Pemberian uang terkait izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan RSU Kasih Bunda.
 
Pemberian uang sejak 6 Mei 2020. Sedangkan pemberian terakhir pada Jumat, 27 November 2020 sebesar Rp425 juta.
 
Ajay sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 
Hutama Yonathan sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif