Terdakwa Sofyan Basir menjalankan sidang sanggahan eksepsi oleh JPU KPK - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Terdakwa Sofyan Basir menjalankan sidang sanggahan eksepsi oleh JPU KPK - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Hakim Tolak Eksepsi Sofyan Basir

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Candra Yuri Nuralam • 08 Juli 2019 12:51
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak selurur eksepsi dari Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir. Nota keberatan yang disampaikan Sofyan dinilai tidak mendasar.
 
"Mengadili, menyatakan keseluruhan nota keberatan Sofyan Basir tidak diterima. Eksepsi tidak dapat diterima dan persidangan tetap dijalankan," kata Hakim Ketua Haryono saat pembacaan putusan sela dalam sidang suap proyek pembangunan PLTU Riau-I dengan terdakwa Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.
 
Ada delapan poin nota keberatannya yang ditolak oleh majelis hakim. Pertama, penerapan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai berlebihan sehingga membuat dakwaan kabur. Namun, hakim menilai itu hanya alternatif jika akibat, pelaku, alibi, kerugian dan ketentuan tertentu sudah ditetapkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim Astopo mengatakan penerapan Pasal 15 yang diubah dengan Pasal 56 tidak berlebihan dan kabur. Karena itu, alasan tersebut tak dapat diterima.
 
Kedua, terkait penerapan surat dakwaan yang dinilai keliru karena korupsi terjadi sebelum penetapan Sofyan sebagai tersangka. Hal ini dinilai tidak mendasar.
 
Majelis hakim menimbang dipidana dalam memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan bisa disebut turut bersalah dan keturutsertaan. Membantu melakukan tindak pidana adalah kesengajaan membantu kejahatan. Dengan demikian dapat membuat orang tersebut dihukum.
 
"Menimbang majelis hakim tidak sependapat. Karena suap menyuap sudah terjadi sebelumnya, tidaklah cukup beralasan secara hukum. Alasan kuasa hukum Sofyan Basir yang ini dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima," ujar Astopo.
 
Ketiga, majelis hakim menolak eksepsi terkait konstruksi tidak cermat terkait terdakwa diduga memfasilitasi untuk mempercepat pertemuan-pertemuan Indepentent Power Producer (IPP). Hakim berpendapat Sofyan turut memberi fasilitas kepada pelaku.
 
Sofyan memfasilitasi eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih untuk mempercepat proyek IPP dalam kasus PTLU Mulut Tambang Riau-I, PT PJBI dan BNR. Sofyan juga dinilai jelas memberi fasilitas kepada eks Ketua DPR Setya Novanto, Bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan Eni.
 
Astopo mengatakan Sofyan terbukti memfasilitasi pertemuan Eni, Johanes danNovanto beberapa kali. Pertemuan berlangsung di tempat yang berbeda sejak 2016.
 
"Menimbang menurut majelis hukum surat dakwaan jelas dari waktu dan tempat dan sesuai Pasal 143 KUHP. Maka ditolak dan tidak dapat diterima," tutur Astopo.
 
Baca:Jaksa Koreksi Tudingan Sofyan Basir soal Dakwaan Hanya Asumsi
 
Keempat, hakim menolak nota keberatan terkait pernyatan surat dakwaan tidak menguraikan kesengajaan unsur-unsur subjektif niat jahat sebagai prasarat pertanggungjawaban pidana. Menurut hakim, keberatan itu harus dibuktikan dalam persidangan.
 
Kelima, hakim menolah eksepsi terkait surat dakwaan tidak jelas terkait pihak-pihak tindak pidana. Pasalnya, surat dakwaan yang diberikan jaksa dinilai sudah sangat jelas.
 
"Menimbang majelis hakim tidak setuju karena majelis hakim menimbang sudah jelas pihak terkait dalam tuntutan. Majelis menolak dan tidak dapat diterima," ucap Astopo.
 
Keenam, majelis hakim menolak nota keberatan terkait pernyataan kaburnya kuantitas jumlah pertemuan terdakwa dengan pihak lain untuk melancarkan proyek. Hal ini ditolak lantaran butuh kesaksian dalam persidangan berikutnya.
 
Ketujuh, hakim menolak nota keberatan terkait penuntut umum menerapkan pasal yang berbeda sehingga surat dakwaan tidak cermat dan kabur. Hal ini dinilai sama dengan eksepsi kelima dan dinyatakan sudah sangat jelas.
 
Terakhir, hakim menolak eksepsi terkait surat dakwaan tidak jelas terkait perbuatan kejahatan dan pembantuan kejahatan. Hal ini dinilai sama dengan nota keberatan keenam dan kelima.
 
Dengan penolakan seluruh nota keberatan ini, sidang dengan terdakwa Sofyan akan dilanjutkan pada Senin, 15 Juli 2019.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif