Terdakwa Sofyan Basir mengikuti jalannya persidangan - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Terdakwa Sofyan Basir mengikuti jalannya persidangan - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jaksa Koreksi Tudingan Sofyan Basir soal Dakwaan Hanya Asumsi

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 01 Juli 2019 15:52
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi nota keberatan atau eksepsi terdakwa Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir. Salah satu yang dibantah ialah poin mengenai surat dakwaan tidak jelas terkait pihak yang diduga melakukan suap dalam kedudukannya sebagai peserta pidana.
 
"Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan alasan atau dalih penasihat hukum (Sofyan Basir) tersebut. Penasihat hukum tidak secara cermat membaca surat dakwaan yang disusun secara alternatif, namun disebutkan oleh penasihat hukum berbentuk subsidiaritas (bantuan)," kata JPU KPK Budi Sarumpaet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019.
 
Budi memaparkan Sofyan berperan memberikan sarana, kesempatan, dan keterangan atau perbantuan kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Saat itu, Eni dan Idrus menerima hadiah berupa uang Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam perkara suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana ini adalah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham. Eni selaku anggota komisi VII memiliki kewenangan di bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup dan memiliki mitra kerja dengan PLN," ujar Jaksa Budi.
 
(Baca juga:JPU Sebut Sofyan Basir Hanya Memfasilitasi Suap)
 
Dalam nota keberatan Sofyan disebutkan bahwa dakwaan merupakan asumsi dari JPU. Kuasa hukum Sofyan mempertanyakan bagaimana terdakwa mengetahui adanya janji uang tersebut yang kemudian diterima Eni atau Idrus.
 
Jaksa menjelaskan terkait penerimaan hadiah atau janji oleh Eni dan Idrus harus dibuktikan dalam proses pemeriksaan persidangan. Sehingga, keberatan tersebut dianggap prematur diajukan oleh kuasa hukum Sofyan.
 
"Bahkan penasihat hukum juga sudah berpendapat jauh mendahului proses persidangan dengan mengatakan 'asumsi saja dari penuntut umum'. Padahal penuntut umum belum menghadirkan alat bukti apa pun dalam perkara ini," ujar jaksa.
 
Sofyan Basir didakwa memberikan fasilitas demi melancarkan suap PLTU Riau-1. Ia berperan sebagai jembatan yang mempertemukan sejumlah pejabat untuk memuluskan proyek itu.
 
Atas perbuatannya, Sofyan Basir didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif