Ilustrasi sidang Kemenag - Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Ilustrasi sidang Kemenag - Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Praktik Curang di Kemenag Terkuak karena Perkara Nilai

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 26 Juni 2019 15:36
Jakarta: Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag Khasan Effendi mengaku terjadi perubahan nilai dalam seleksi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur. Khasan mengaku kecewa nilai yang sudah ia berikan diubah.
 
"Betul. Itulah yang saya keluhkan. Kok nilai seorang guru diubah-ubah," kata Khasan saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.
 
Khasan merupakan penguji dalam sesi wawancara dan penilaian makalah calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Dosen Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu mengaku pernah disuruh menandatangani berkas wawancara sepekan setelah wawancara itu dilaksanakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia baru menyadari berkas yang ditandatangani itu adalah dokumen format nilai yang kosong. Kemudian dokumen nilai kosong itu ternyata telah diisi dengan tulisan pensil. Itu diketahui Khasan saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyodorkan berkas itu.
 
"Nah, belakangan diketahui dari KPK, malah banyak (berkas nilai) bukan satu. Kemudian berkas itu saya tanda tangan, belakangan itu ternyata nilai kosong. Kok seperti ini terjadinya. Terus saya sampaikan ke KPK," ujar Khasan.
 
(Baca juga:Menag Terjepit Pengakuan Nur Kholis)
 
Khasan sebelumnya mewawancarai Haris Hasanudin pada seleksi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur. Haris memeroleh nilai 65 pada sesi itu. Nilai itu jauh dari standar yang ditetapkan panitia yakni, 75.
 
"Nilai saya yang pakai pulpen biru itu 65 di bawah standar. Saya ingat betul di poin tiga itu 65 di bawah standar 75 dari komitmen kita bersama," ucap Khasan.
 
Di sela seleksi, Khasan baru mengetahui Haris tengah menerima sanksi atas pekerjaannya. Sanksi itu berupa sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.
 
"Komitmen saya setelah mendapat informasi itu secara lisan dari Sekretaris Panitia Seleksi Abdurrahman Mas'ud saya tidak mau lanjutkan (penilaian)," ujar Khasan.
 
Sebelumnya, Haris didakwa menyuap Lukman dan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) sebesar Rp325 juta. Romy dan Lukman baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Romy mendapat Rp255 juta, sedangkan Lukman senilai Rp70 juta.
 
Haris didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif