Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons temuan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan tersebut dinilai sangat ironis.
"Pokoknya di mana aja sama, ironis. Kan bukan hanya di KPK, (termasuk di) pengadilan," ujar Mahfud ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu, 25 Juni 2023.
Mahfud menekankan KPK merupakan lembaga independen yang tidak dapat dintervensi. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
"Kan yang ngumumkan itu (ada pungli di rutan KPK) Dewas kan, kita juga ngga tahu kan, mereka yang ngawasi, baru dilaporkan sekarang," jelasnya.
Dewas KPK mengungkap ada pungutan liar di dalam rutan yang dikelola Lembaga Antirasuah. Puluhan pegawai diyakini terlibat.
"Diduga yang terlibat bahkan puluhan pegawai Rutan KPK," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Juni 2023.
Syamsuddin enggan memerinci total pastinya. Masyarakat diminta bersabar dan menyerahkan penanganan kepada KPK.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons temuan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (
rutan) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan tersebut dinilai sangat ironis.
"Pokoknya di mana aja sama, ironis. Kan bukan hanya di KPK, (termasuk di) pengadilan," ujar
Mahfud ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu, 25 Juni 2023.
Mahfud menekankan KPK merupakan lembaga independen yang tidak dapat dintervensi. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Dewan Pengawas (
Dewas) KPK.
"Kan yang
ngumumkan itu (ada pungli di rutan KPK) Dewas kan, kita juga
ngga tahu kan, mereka yang
ngawasi, baru dilaporkan sekarang," jelasnya.
Dewas
KPK mengungkap ada pungutan liar di dalam rutan yang dikelola Lembaga Antirasuah. Puluhan pegawai diyakini terlibat.
"Diduga yang terlibat bahkan puluhan pegawai Rutan KPK," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Juni 2023.
Syamsuddin enggan memerinci total pastinya. Masyarakat diminta bersabar dan menyerahkan penanganan kepada KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)