Jakarta: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendorong optimalisasi peran intelijen kejaksaan di bidang kemaritiman. Sehingga, dapat mencegah dan melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia.
“Peran intelijen kejaksaan di bidang kemaritiman harus dioptimalkan keberadaannya dalam rangka menyelenggarakan intelijen penegakan hukum,” kata Burhanuddin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2024.
Menurut Burhanuddin, Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sehingga, rawan terjadi tindak kejahatan.
“Lebih dari 70 persen kejahatan itu sebenarnya ada di wilayah laut, mulai dari kejahatan kemaritiman seperti illegal fishing, pembajakan sampai penyelundupan,” katanya.
Bahkan lanjut dia, beberapa sumber kejahatan di darat justru dari laut seperti kejahatan human trafficking (perdagangan orang), penyelundupan narkotika, penyelundupan BBM bersubsidi, impor barang bekas, dan lainnya.
Tindak kejahatan ini, kata Burhanuddin, tidak saja mengganggu keselamatan masyarakat, tetapi juga mengancam kedaulatan negara. Burhanuddin mengungkapkan, masih terdapat banyak celah pada perbatasan yang ada sehingga riskan dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.
Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kurangnya aparatur di laut, walaupun sudah ada 13 lembaga/instansi yang mempunyai kewenangan di laut. “Luas negara kepulauan itu tidak semua dijaga ketat dan dapat diawasi oleh petugas keamanan,” ujarnya.
Jakarta:
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendorong optimalisasi peran intelijen kejaksaan di bidang kemaritiman. Sehingga, dapat mencegah dan melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia.
“Peran
intelijen kejaksaan di bidang kemaritiman harus dioptimalkan keberadaannya dalam rangka menyelenggarakan intelijen penegakan hukum,” kata Burhanuddin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2024.
Menurut Burhanuddin, Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sehingga, rawan terjadi tindak kejahatan.
“Lebih dari 70 persen kejahatan itu sebenarnya ada di wilayah laut, mulai dari kejahatan kemaritiman seperti illegal fishing, pembajakan sampai penyelundupan,” katanya.
Bahkan lanjut dia, beberapa sumber kejahatan di darat justru dari laut seperti kejahatan human trafficking (perdagangan orang), penyelundupan narkotika, penyelundupan BBM bersubsidi, impor barang bekas, dan lainnya.
Tindak kejahatan ini, kata Burhanuddin, tidak saja mengganggu keselamatan masyarakat, tetapi juga mengancam kedaulatan negara. Burhanuddin mengungkapkan, masih terdapat banyak celah pada perbatasan yang ada sehingga riskan dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.
Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kurangnya aparatur di laut, walaupun sudah ada 13 lembaga/instansi yang mempunyai kewenangan di laut. “Luas negara kepulauan itu tidak semua dijaga ketat dan dapat diawasi oleh petugas keamanan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
