Gedung KPK/Medcom.id/Fachri
Gedung KPK/Medcom.id/Fachri

KPK Diminta Membuktikan Keterlibatan Nurhadi

Nasional Suap di MA
Juven Martua Sitompul • 25 Februari 2020 21:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera membuktikan perbuatan rasuah mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK dianggap tidak memiliki bukti keterlibatan Nurhadi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.
 
"Sesungguhnya yang paling penting, KPK wajib membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Nurhadi yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana suap. KPK sudah bertahun-tahun tidak memperoleh bukti perbuatan Nurhadi yang sebagai perbuatan Tipikor," kata pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
 
Mudzakir yang kerap kali menjadi ahli dalam sidang tindak pidana korupsi ini memandang penetapan tersangka Nurhadi janggal. Sebab, penetapan tersangka Nurhadi dilakukan menjelang era pimpinan Agus Rahadjo Cs berakhir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tiba-tiba empat hari jelang serah terima jabatan KPK kepada pengurus baru, KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Nah komisioner baru tersebut seharusnya mempelajari lagi bukti yang diajukan oleh komisioner sebelumnya agar tidak menjadi bola panas dan kegagalan membuktikan Tipikor Nurhadi," tegas Mudzakir.
 
Baca: KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya
 
Mudzakir juga memandang penetapan Nurhadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) bukan hal yang tepat. Alasannya, Nurhadi bersikap kooperatif sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
 
"Nurhadi sebelumnya kooperatif dan dipanggil selalu datang, setelah tiba-tiba ditetapkan tersangka menjadi tidak kooperatif," ucap Mudzakir.
 
Atas hal tersebut, kata Mudzakir, KPK harus membuktikan dugaan praktik korupsi yang menjerat Nurhadi. Terpenting, sangkaan terhadap Nurhadi harus sah di mata hukum.
 
"Tidak dapat ditafsirkan secara asumsi sebagai Tipikor suap. Memang ada larangan dalam hukum menantu pejabat, hakim, komisioner KPK untuk melakukan hubungan hukum bisnis? Sekali lagi KPK harus bisa buktikan perbuatan Nurhadi yang mana sebagai Tipikor disertai dengan alat bukti yang sah baik perolehannya atau kualitas dan kuantitasnya," tegas Mudzakir.
 
KPK Diminta Membuktikan Keterlibatan Nurhadi
Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
 
KPK tak mau memperdebatkan penyidikan perkara dugaan suap dalam penanganan perkara di MA. Lembaga Antirasuah akan membuktikan keterlibatan para tersangka dalam kasus rasuah ini di muka pengadilan.
 
"Tersangka diperbolehkan ketentuan hukum untuk mengajukan saksi-saksi yang dianggap meringankan dirinya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri kepada Medcom.id.
 
Ali menegaskan KPK juga serius dalam mengejar Nurhadi, Hiendra, dan Rezky yang sudah menjadi buronan. Penyidik KPK pun telah melakukan penggeledahan di berbagai tempat untuk mencari jejak para tersangka.
 
"Perlu kami sampaikan, kepada pihak siapapun yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan dapat diancam ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," tegas Ali.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Pada kasus gratifikasi, Nurhadi disinyalir mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Hiendra dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif