Gedung KPK/Medcom.id/Fachri
Gedung KPK/Medcom.id/Fachri

KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 25 Februari 2020 20:58
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan alat komunikasi dari penggeledahan sejumlah tempat di Surabaya. Barang sitaan itu disinyalir berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 hingga 2016.
 
"Kedua barang itu kemudian dilakukan penyitaan, baik itu penambahan berkas perkara ataupun nanti ada hubungannya dengan keberadaan para tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2020.
 
Menurut Ali, kedua bukti ini memberi petunjuk kepada penyidik soal keberadaan Nurhadi dan kolega. Dokumen dan alat komunikasi itu akan didalami bersamaan dengan keterangan saksi yang sudah dikumpulkan untuk mencari Nurhadi cs.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali mengeklaim sejauh ini pihaknya sudah berupaya keras mencari tiga buronan tersebut. "Memang sampai malam hari ini kami belum terkonfirmasi dari teman-teman penyidik apakah para DPO ini sudah berhasil ditangkap atau belum," ujar Ali.
 
Baca: KPK Kejar Bukti Kasus Nurhadi hingga Surabaya
 
KPK menggeledah beberapa lokasi di Surabaya. Penggeledahan itu bagian dari penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 sampai 2016.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya
Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
 
Pada kasus gratifikasi, Nurhadi disinyalir mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Hiendra dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif