Pengendara motor melintasi mural anti korupsi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Foto: MI/Bary Fathahilah.
Pengendara motor melintasi mural anti korupsi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Kepala Biro Hukum Kemenpora Dipanggil KPK

Nasional OTT Pejabat Kemenpora
Fachri Audhia Hafiez • 04 Januari 2019 11:44
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Biro Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Yusuf Suparman. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EFH (Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 4 Januari 2019.

Selain Yusuf, KPK juga memanggil Kepala Bidang Olahraga Nasional atau Kepala Tim Verifikasi Muhammad Yunus dan Sekretaris Tim Verifikasi Cucu Sundara. Keduanya juga diperiksa untuk tersangka Ending Fuad.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Belum diketahui pasti peran para saksi itu. Kuat dugaan, mereka akan dimintai keterangan soal penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Miftahul Ulum, staf pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Dia dicecar penyidik soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di Kemenpora.

"Terhadap saksi Miftahul Ulum, penyidik mendalami posisi saksi di Kemenpora. Apa jabatan, tugas dan posisi di Kemenpora dan bagaimana hubungan pekerjaan dengan Menpora. Pengetahuan dan peran saksi dalam perkara ini juga diklarifikasi," beber Febri.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Deputi IV Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana sebagai tersangka. Dia ditetapkan bersama empat orang lainnya setelah operasi tangkap tangan (OTT), Selasa, 18 Desember 2018.

Baca: Peran Staf Pribadi Imam Nahrawi Ditelisik

Tersangka lain adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adi Purnomo; dan staf Kemenpora Eko Triyanto. Adi dan Eko diduga menerima suap Rp318 juta dari Ending dan Jhony.

Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Mulyana, Adhi, dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.




(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi