Satu Legislator Sumut Ajukan JC
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengajuan permohonan menjadi juctice collaborator (JC) dari anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sopar Siburian. Kini, permohonan JC dari tersangka kasus penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho itu sedang ditelaah.

"Pengajuan tersebut sedang dalam proses pertimbangan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 5 November 2018.

KPK menghormati pengajuan JC tersebut. Terlebih, kata Febri, selama menjalani proses penyidikan Sopar dinilai kooperatif. 


"Dan telah mengembalikan uang yang diduga pernah ia terima," ujar dia.

KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gatot Pujo dengan nominal Rp300-350 juta perorang.

Ke-38 orang yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar. Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, dan Syafrida Fitrie juga menjadi tersangka.

Daftar nama selanjutnya adalah Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe dan Dermawan Sembiring. Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, dan John Hugo Silalahi juga terjaring kasus ini.

Baca: Tiga Anggota DPRD Sumut Segera Diadili

Suap juga menjaring Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati. Status tersangka juga diberikan kepada Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Suap dari Gatot itu terkait beberapa hal. Hal itu meliputi persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut 2015.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id