Pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (12/6/2017). Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (12/6/2017). Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kabareskrim: Penetapan Tersangka Hary Tanoe Bukan Karangan

Nasional hukum korupsi mobile8 telecom
Ilham wibowo • 11 Juli 2017 12:44
medcom.id, Jakarta: Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan penetapan status Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) sebagai tersangka sesuai prosedur. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) juga telah dilayangkan ke kejaksaan.
 
"Iya, kan enggak boleh ngarang-garang. Apalagi kan tokoh itu," kata Ari di Mabes Polri, Selasa 11 Juli 2017.
 
Ari menegaskan peningkatan status tersangka juga berdasarkan hasil gelar perkara internal Polri. Penyidik, kata dia, punya pertimbangan berdasarkan parameter alat bukti dan pendalaman saksi dalam mengungkap sebuah kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Polri tak mempermasalahkan upaya praperadilan yang kini ditempuh Hary di Pengadilan Negri Jakarta Selatan. Upaya menguji bukti dan saksi dalam penetapan tersangka itu, kata dia, tak akan menghentikan proses penyidikan.
 
Ari mengatakan, penyidik telah mendalami sejumlah kasus Hary. Mulai dari kasus ancaman terhadap penegak hukum hingga dugaan korupsi. "Kita akan kaji itu semua," ujar Ari.
 
Hary ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Juni karena diduga mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui pesan pendek (SMS).
 
Baca: Hary Tanoe Diperiksa soal Dugaan Korupsi PT Mobile 8
 
Bos MNC Group ini juga diperiksa terkait dugaan korupsi restitusi pajak Mobile 8 yang sempat terhenti karena praperadilannya dikabulkan. Pemeriksaan dilakukan 6 Juli lalu.
 
Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru kepada Hary dan Anthony. Dasarnya adalah Kejaksaan Agung menilai perkara PT Mobile 8 Telecom bukan pajak, melainkan murni tindak pidana korupsi.
 
PT Mobile 8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya PT DNK senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif