Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menginginkan presidential threshold di Indonesia menjadi 0 persen. Sehingga, pemimpin terpilih fokus bekerja.
"Jika PT (presidential threshold) 0 persen bisa membuat mahar politik hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang berpikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur," kata Firli melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Desember 2021.
Menurut dia, rendahnya ongkos politik merupakan dampak tidak langsung ambang batas presiden 0 persen. Sebab, calon pemimpin bisa berasal dari mana saja, bukan dari partai politik dengan perolehan kursi tertentu.
Baca: Ketua KPK Ingin Presidential Threshold 0%, Ini Alasannya
Firli mengatakan ambang batas presiden 0 persen bisa memperbaiki kultur dan sistem berpolitik yang lebih baik. Sehingga, potensi korupsi untuk mengembalikan modal berpolitik semakin terkikis.
"Pendapat saya, bukan berarti saya memasuki ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif. Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi," ucap Firli.
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Firli Bahuri menginginkan
presidential threshold di Indonesia menjadi 0 persen. Sehingga, pemimpin terpilih fokus bekerja.
"Jika PT (presidential threshold) 0 persen bisa membuat mahar politik hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang berpikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur," kata
Firli melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Desember 2021.
Menurut dia, rendahnya ongkos politik merupakan dampak tidak langsung ambang batas presiden 0 persen. Sebab, calon pemimpin bisa berasal dari mana saja, bukan dari partai politik dengan perolehan kursi tertentu.
Baca:
Ketua KPK Ingin Presidential Threshold 0%, Ini Alasannya
Firli mengatakan
ambang batas presiden 0 persen bisa memperbaiki kultur dan sistem berpolitik yang lebih baik. Sehingga, potensi korupsi untuk mengembalikan modal berpolitik semakin terkikis.
"Pendapat saya, bukan berarti saya memasuki ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif. Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi," ucap Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
