Rencana Penambahan Personel Densus 88 Antiteror Dinilai Pemborosan

Jakarta: Pengamat terorisme dari Institute Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai rencana Polri menambah personel Dentasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror sebagai pemborosan anggaran. Menurutnya, rencana tersebut tidak perlu direalisasikan. "Soal penindakan (teroris) bisa meminta bantuan satuan lain, terutama dari satuan-satuan kewilayahan terdekat," ujar Khairul kepada Medcom.id, Sabtu, 19 Februari 2022. Khairul menyebut pelibatan personel satuan kewilayahan dalam penanganan teroris sangat penting. Sehingga, apabila dalam situasi yang mendesak, personel di wilayah dapat melakukan penindakan tanpa harus menunggu Densus 88. "Jadi yang lebih urgen mestinya adalah peningkatan status Brimob dan penambahan jumlah personel," teranganya. Baca: Personel Densus 88 Antiteror Dinilai Perlu Ditambah Hingga 3.300 Orang Ia menambahkan kebayakan personel Densus 88 bersal dari Korps Brimob. Selain itu, peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seharusnya diperkuat. "Jika upaya pencegahan dan rehabilitasi yang dijalankan BNPT berhasil, penindakan juga akan bisa berkurang signifikan," jelasnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana mengembangkan struktur organisasi Densus 88 Antiteror. Salah satunya, dengan menambah jumlah personel hingga dua kali lipat. "Jumlah personel (Densus 88 saat ini) 3.701, saya harapkan berkembang dan bisa dua kali lipat," ujar Listyo dalam acara Senior Level Meeting Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Bali, Rabu, 16 Februari 2022.