Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku bingung dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang lambat dalam membayar rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien covid-19. Sepengetahuan KPK, Kemenkes punya dana Rp130 triliun untuk hal tersebut.
"Kita temukan masalah klaimnya lambat, yang kedua insentif untuk nakes orangnya benar dan klaimnya benar, ternyata yang ditemukan adalah klaimnya lambat terutama yang buat daerah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Agustus 2021.
Baca: Sistem Penyaluran Bansos Diklaim Selamatkan Uang Negara Rp10,5 T
Pahala mengatakan klaim paling lambat ada pada rumah sakit dan nakes di daerah luar Ibu Kota. Lembaga Antikorupsi sampai menegur Kemenkes terkait hal itu.
"Jadi, kita surati gimana untuk mempercepat," ujar Pahala.
Pahala mengatakan Kemenkes mempunyai dana paling besar di antara kementerian lain. Hal itu karena Kemenkes menjadi kementerian paling sibuk menangani pandemi covid-19.
KPK sampai menaruh tim khusus di sana. Pemberian tim khusus itu dilakukan agar tidak ada korupsi dalam penanganan pandemi covid-19 yang dilakukan Kemenkes.
"Jadi, kita masuk kedalam tim kemenkes, jadi kita lakukan kunjungan lapangan, untuk memastikan klaim dari RS untuk biaya penanganan covid itu memang benar," tutur Pahala.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku bingung dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang lambat dalam membayar rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien covid-19. Sepengetahuan
KPK, Kemenkes punya dana Rp130 triliun untuk hal tersebut.
"Kita temukan masalah klaimnya lambat, yang kedua insentif untuk nakes orangnya benar dan klaimnya benar, ternyata yang ditemukan adalah klaimnya lambat terutama yang buat daerah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Agustus 2021.
Baca:
Sistem Penyaluran Bansos Diklaim Selamatkan Uang Negara Rp10,5 T
Pahala mengatakan klaim paling lambat ada pada rumah sakit dan nakes di daerah luar Ibu Kota. Lembaga Antikorupsi sampai menegur Kemenkes terkait hal itu.
"Jadi, kita surati gimana untuk mempercepat," ujar Pahala.
Pahala mengatakan Kemenkes mempunyai dana paling besar di antara kementerian lain. Hal itu karena Kemenkes menjadi kementerian paling sibuk menangani pandemi covid-19.
KPK sampai menaruh tim khusus di sana. Pemberian tim khusus itu dilakukan agar tidak ada korupsi dalam penanganan pandemi covid-19 yang dilakukan Kemenkes.
"Jadi, kita masuk kedalam tim kemenkes, jadi kita lakukan kunjungan lapangan, untuk memastikan klaim dari RS untuk biaya penanganan covid itu memang benar," tutur Pahala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
