Ilustrasi. MI/Susanto
Ilustrasi. MI/Susanto

Menanti Babak Baru KPK Jilid V

Nasional kpk
Fachri Audhia Hafiez • 04 Desember 2019 09:58
Jakarta: Kekhawatiran publik dengan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lama berembus. Banyak yang beranggapan upaya pemberantasan korupsi 'melempem' di era pimpinan Lembaga Antirasuah periode 2019-2023.
 
Kritik bak ombak berdatangan tak hanya untuk pimpinan KPK jilid V di bawah komando Komisaris Jenderal Firli Bahuri. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanah pembentukan Dewan Pengawas KPK.
 
Politikus NasDem Taufik Basari menilai keraguan publik terhadap pimpinan maupun penerapan revisi UU KPK tak bisa dijawab saat ini. Publik diharapkan menunggu para pimpinan KPK memulai tugasnya setelah dilantik Jumat, 20 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkait dengan keraguan masyarakat terhadap UU KPK ataupun pimpinan KPK saya cukup optimistis bahwa nanti waktu yang akan menjawabnya," kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Menanti Babak Baru KPK Jilid V
Anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufik Basari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

 
Hadirnya Dewan Pengawas yang kerap disebut-sebut semakin melemahkan KPK juga perlu dibuktikan secara empiris. Publik diajak bersama-sama memantau pelaksanaan unsur baru Lembaga Antirasuah.
 
"Kalau sekarang kan kita masih menduga-duga kan ada yang bilang ini melemahkan ada yang bilang tidak. Baru bisa terjawab apakah dugaan-dugaan itu benar atau tidak setelah ini terlaksana," ujar Taufik.
 
Anggota Dewan Pengawas KPK bakal berjumlah lima orang. Mereka harus mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan atau tak meloloskan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
 
Dewan Pengawas hadir imbas revisi UU KPK. Dalam UU itu ada perubahan signifikan pada Pasal 21. Unsur penasihat KPK dihilangkan dan digantikan dengan Dewan Pengawas.
 
KPK sejatinya memiliki tiga penasihat yang masa jabatannya berakhir 5 Juli 2021, yakni Mohammad Tsani Annafari, Budi Santoso, dan Sarwono Sutikno. Ketiganya hengkang dari markas Lembaga Antirasuah karena tak ada payung hukum di UU KPK.
 
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjaring nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK. Namun, Jokowi masih merahasiakan nama-nama tersebut. Dewan Pengawas dilantik berbarengan dengan pimpinan KPK periode 2019-2023.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif