Bupati Kuansing Andi Putra di KPK/Medcom.id/Candra Yuri
Bupati Kuansing Andi Putra di KPK/Medcom.id/Candra Yuri

Bupati Kuansing Bantah Perbuatannya Terkait Keperluan Partai

Nasional KPK partai golkar kasus korupsi OTT KPK OTT KPK di Riau OTT Bupati Kuansing
Candra Yuri Nuralam • 20 Oktober 2021 21:48
Jakarta: Bupati Kuantan Singgigi (Kuansing), Riau, Andi Putra membantah menerima suap untuk keperluan partainya. Politikus Golkar itu membantah pemufakatan jahat berkaitan dengan partai tempatnya bernaung.
 
"Enggak ada, enggak ada," kata Andi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Oktober 2021.
 
Andi juga membantah menerima suap untuk pencarian dana modal pemilihan umum (pemilu) Partai Golkar. Menurut dia, suap itu murni untuk kepentingan pribadinya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pakai Rompi Tahanan, Ini Pernyataan Bupati Kuansing
 
Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.
 
Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi terkait perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit. Saat itu, izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.
 
Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.
 
KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.
 
Sudarso juga memberikan sejumlah uang secara bertahap ke Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021, dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.
 
Dalam kasus ini, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif