Pakai Rompi Tahanan, Ini Pernyataan Bupati Kuansing

Jakarta: Bupati Kuantan Singgigi (Kuansing), Riau, Andi Putra keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan rompi tahanan. Andi ditahan selama 20 hari pertama terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perpanjangan izin hak guna usaha lahan sawit di Kuansing, Riau.
 
Andi irit bicara terkait penangkapannya. Dia tak mau menyampaikan apa-apa usai diperiksa, bahkan kepada masyarakat Kuansing.
 
"Enggak (tidak ada yang disampaikan untuk masyarakat Kuansing)," kata Andi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Oktober 2021.
Andi mengabaikan pertanyaan wartawan. Dia langsung masuk mobil menuju Rumah Tahanan (rutan) KPK.
 
Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.
 
Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui di wilayahnya. Saat itu, izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.
 
Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.
 
KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.
 
Baca: Bupati Kuansing Andi Putra Diperiksa Sebelum Ditahan
 
Sudarso juga memberikan sejumlah uang secara bertahap ke Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021, dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021. 
 
Dalam kasus ini, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.