Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyoroti reaksi publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) imbas dinamika internal. KPK diminta berlaku adil dan menyampaikan pesan itu ke publik.
"Pesan ke KPK juga, KPK berlaku adil seadil-adilnya. Karena sekarang ini ada suatu isu masyarakat bahwa KPK berlaku tidak adil," kata Kalla di Kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Kamis, 13 April 2023.
Kalla mengatakan publik menyoroti isu dinamika KPK karena pimpinan sudah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas). Para pimpinan KPK diperiksa terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK.
"Diperiksa oleh pengawas. Orang KPK sudah diperiksa oleh pengawas. Jadi siapa lagi yang adil di negeri ini?," ucap Kalla.
KPK menjadi sorotan publik terkait pemberhentian Endar. Selain itu, KPK juga didoyang setelah sebuah dokumen yang menyerupai laporan hasil penyelidikan beredar di media sosial. Dokumen itu ditemukan ketika Tim Penindakan KPK menggeledah kepala biro hukum di kantor Kementerian ESDM dengan inisial X.
Padahal, laporan tersebut bersifat rahasia. Kemudian, diperuntukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penyelidikan kepada pimpinan KPK.
Selanjutnya, X diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa dokumen tersebut berasal dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mendapatkannya dari Mr F. Mr F tersebut diduga merupakan pimpinan KPK.
Tujuan penyampaian dokumen itu supaya X mengantisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK. Lembaga Antikorupsi sejatinya tengah mengusut secara senyap perkara korupsi di Kementerian ESDM itu.
Di sisi lain, Firli dilaporkan ke Dewas oleh Ketua Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni. Laporan itu terkait keberadaan dokumen yang bersifat rahasia ditemukan tim penyidik saat melakukan penggeledahan terkait korupsi tukin di Kementerian ESDM.
Sebelumnya, KPK menggeledah kantor pusat Kementerian ESDM atas dugaan korupsi pembayaran tukin pegawai periode 2020-2022. Sebanyak 10 orang, mayoritas pegawai Kementerian ESDM yang mengurus bidang keuangan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI,
Jusuf Kalla (JK), menyoroti reaksi publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) imbas dinamika internal. KPK diminta berlaku adil dan menyampaikan pesan itu ke publik.
"Pesan ke KPK juga, KPK berlaku adil seadil-adilnya. Karena sekarang ini ada suatu isu masyarakat bahwa KPK berlaku tidak adil," kata Kalla di Kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Kamis, 13 April 2023.
Kalla mengatakan publik menyoroti isu dinamika KPK karena pimpinan sudah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas). Para pimpinan KPK diperiksa terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK.
"Diperiksa oleh pengawas. Orang KPK sudah diperiksa oleh pengawas. Jadi siapa lagi yang adil di negeri ini?," ucap Kalla.
KPK menjadi sorotan publik terkait pemberhentian Endar. Selain itu, KPK juga didoyang setelah sebuah dokumen yang menyerupai laporan hasil penyelidikan beredar di media sosial. Dokumen itu ditemukan ketika Tim Penindakan KPK menggeledah kepala biro hukum di kantor Kementerian ESDM dengan inisial X.
Padahal, laporan tersebut bersifat rahasia. Kemudian, diperuntukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penyelidikan kepada pimpinan KPK.
Selanjutnya, X diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa dokumen tersebut berasal dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mendapatkannya dari Mr F. Mr F tersebut diduga merupakan pimpinan KPK.
Tujuan penyampaian dokumen itu supaya X mengantisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK. Lembaga Antikorupsi sejatinya tengah mengusut secara senyap perkara korupsi di Kementerian ESDM itu.
Di sisi lain, Firli dilaporkan ke Dewas oleh Ketua Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni. Laporan itu terkait keberadaan dokumen yang bersifat rahasia ditemukan tim penyidik saat melakukan penggeledahan terkait korupsi tukin di Kementerian ESDM.
Sebelumnya, KPK menggeledah kantor pusat Kementerian ESDM atas dugaan
korupsi pembayaran tukin pegawai periode 2020-2022. Sebanyak 10 orang, mayoritas pegawai Kementerian ESDM yang mengurus bidang keuangan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
