Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: MI/Susanto
Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: MI/Susanto

KPK Siapkan Tujuh Aturan Turunan UU Baru

Nasional Dewan Pengawas KPK
Medcom • 13 Januari 2020 19:46
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan tujuh aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
 
Beberapa yang tengah dibahas adalah Perpres Dewan Pengawas, Rancangan Perpres Supervisi Status, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Alih Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, dan Peraturan Komisi Alih Status Pegawai KPK.
 
"Status (pegawai KPK) sedang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara, termasuk proses diklatnya dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, melalui keterangan tertulis, Senin, 13 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK juga tengah menginisiasi Perpres tentang Hak Keuangan Dewan Pengawas serta Perpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pegawai KPK yang kini berjumlah 1.624 orang. Terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN, kata Firli, akan dilaksanakan secara serentak.
 
"Pegawai akan ikut proses seleksi, kemudian ikut proses reorientasi. Tes kompetensi akan menentukan posisi grading seseorang atau pegawai," kata Firli.
 
Untuk meningkatkan peran KPK, pimpinan KPK melakukan roadshow ke sejumlah kementerian dan lembaga, pekan lalu. Di antaranya ke Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Keuangan.
 
"Semua kami lakukan karena kecintaan kepada semua pegawai KPK dan kecintaan kepada institusi KPK," kata Firli.
 
Pimpinan KPK meminta jangan ada friksi, faksi, atau kelompok-kelompok di KPK. "Semua pegawai harus bersatu karena semua menjalankan tugas yang sama, sesuai Pasal 6 UU KPK yang baru," katanya.
 
Firli menegaskan, dalam UU hasil perubahan UU No 30 Tahun 2002 itu, tidak akan ada pelemahan KPK. Justru, kata dia, tugas pokok KPK yang semula ada lima, bertambah menjadi enam.
 
"Begitu juga kewenangan KPK di Pasal 12, tidak ada yang berkurang, hanya pengaturan untuk penguatan KPK dengan keberadaan Dewan Pengawas," katanya.
 
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berharap agar pegawai KPK bekerja dengan ikhlas. Ia meminta para pegawai bersatu untuk bisa mencapai tujuan
 
"Soliditas KPK ditunggu Indonesia, pegawai harus loyal kepada KPK," katanya.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif