Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Ketua DPP PDI Perjuangan Dipanggil KPK

Nasional OTT Bupati Cirebon
M Sholahadhin Azhar • 31 Oktober 2019 12:31
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri. Dia akan dikorek terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SUN (Sunjaya)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 30 Oktober 2019.
 
Dalam agenda pemeriksaan, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan ini dipanggil dengan kapasitas sebagai pihak swasta. Selain Rokhmin, KPK juga memanggil saksi pegawai negeri sipil (PNS) Safri Burhanuddin untuk keperluan serupa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kasus ini, Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka TPPU Rp51 miliar. Uang tersebut diperolehnya dari gratifikasi dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan mengatasnamakan pihak lain.
 
Sejak menjabat sebagai bupati pada rentang 2014-2018, Sunjaya diduga menerima Rp41,1 miliar gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Aksi itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai kepala daerah.
 
Fulus Rp31,5 miliar diterima Sunjaya terkait pengadaan barang jasa dari pengusaha. Dari mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di Cirebon, Sunjaya mengantongi Rp3,09 miliar.
 
Dia juga mendapat setoran Rp5,9 miliar dari kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/organisasi perangkat daerah (OPD). Dari perizinan galian, dia kecipratan Rp500 juta.
 
Sunjaya tidak melaporkan gratifikasi ini kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja. Hal ini sejatinya suah diatur Pasal 12 C Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Tak berhenti sampai di situ, politikus PDI Perjuangan itu juga menerima hadiah atau janji Rp6,04 miliar terkait perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon. Selain itu, Rp4 miliar dia dapat dari perizinan properti.
 
Sunjaya telah divonis dalam perkara suap dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cirebon, Gatot Rachmanto, terkait jual beli jabatan. Dia dihukum lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam perkara itu, Sunjaya menerima suap senilai Rp100 juta di 2018.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif