Brigjen Hendra Kurniawan menjalani sidang kasus merintangi penyidikan kasus Brigadir J. Foto: Metro TV.
Brigjen Hendra Kurniawan menjalani sidang kasus merintangi penyidikan kasus Brigadir J. Foto: Metro TV.

Respons Hendra Kurniawan Soal Kucuran Dana ke Eks Kapolda Kaltim dari Tambang Ilegal

Fachri Audhia Hafiez • 24 November 2022 12:50
Jakarta: Mantan Karopaminal Divpropam Polri, Hendra Kurniawan, merespons dugaan mantan Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Herry Rudolf Nahak yang mendapat kucuran dana dari hasil tambang ilegal. Tambang ilegal yang berada di Kalimantan Timur berkaitan dengan pengakuan Ismail Bolong.
 
"Tanya pejabat yang berwenang saja. (Aliran uang) itu kan ada semua bukti-bukti (di dalam laporan hasil penyelidikan)," kata Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis, 24 November 2022.
 
Hendra dikonfirmasi pertanyaan itu setelah mengikuti persidangan. Dia merupakan terdakwa kasus obstruction of justice terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pernyataan Hendra itu merujuk dengan beredarnya dokumen LHP Propam Polri nomor R/ND-137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal 18 Maret 2022. Dokumen ditandatangani Hendra Kurniawan dan ditujukan kepada mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
 
LHP mengungkap bahwa Rudolf Nahak yang saat ini menjabat Kasespim Lemdiklat Polri diduga menerima aliran dana ketika menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Ropaminal Divpropam Polri mendapatkan adanya pelanggaran dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Timur.
 
Pelanggaran itu berupa penambangan batu bara ilegal di hutan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP). Modusnya yakni memberikan fee kepada pemilik lahan.
 

Baca: Setelah Ferdy Sambo, Giliran Hendra Kurniawan Sebut Keterlibatan Kabareskrim di Kasus Tambang Ilegal


Tambang itu tersebar di Kutai Kartanegara, Bontang, Paser, Samarinda, dan Berau. Kemudian, dokumen itu juga menyebutkan bahwa Polda Kalimantan Timur tidak melakukan upaya penegakan hukum atas adanya penambangan batu bara ilegal.
 
Pasalnya, sejumlah pihak telah menerima uang koordinasi serta adanya intervensi dari pejabat utama (PJU) Polda Kalimantan Timur, unsur TNI, dan Setmilpres sejak Juli 2020. Uang tersebut turut diterima satu pintu oleh Dirreskrimsus atas petunjuk Kapolda Kalimantan Timur Irjen Herry Rudolf Nahak untuk dibagikan kepada PJU Polda Kaltim dan Polres yang wilayah hukumnya ada penambangan batu bara ilegal dengan nominal berbeda-beda.
 
Viral pengakuan Aiptu Ismail Bolong terkait dugaan back up atau koordinasi pertambangan ilegal di Kaltim. Dalam video viral tersebut, Aiptu Ismail Bolong mengaku mengepul dan menjual batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar tiap bulannya.
 
“Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai Rp10 miliar dengan setiap bulannya," kata Ismail Bolong dalam videonya.
 
Dia mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang menjabat Karo Paminal Propam Polri pada Februari 2022.
 
Kemudian, Ismail Bolong mengeklaim sudah berkoordinasi dan beri setoran kepada Kabareskrim. Ada uang yang diberikan tiga kali sebagai upah koordinasi.
 
"'(Diberikan) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus," kata Ismail.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif