ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

KPK Pastikan Semua Buronan Sudah Masuk Red Notice

Candra Yuri Nuralam • 26 Januari 2023 17:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua buronannya sudah masuk dalam daftar red notice. Total, ada empat tersangka yang masih dicari Lembaga Antirasuah.
 
"KPK memastikan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Media Group Network (MGN), Kamis, 26 Januari 2023.
 
Ali menjelaskan pemberian status red notice untuk mereka dibutuhkan karena pelarian bisa sampai luar negeri. KPK tidak mau kalah langkah jika cuma mengandalkan pencarian di Tanah Air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Persembunyian para DPO (daftar pencarian orang) tersebut tentunya tidak terbatas hanya di wilayah NKRI saja, namun sangat terbuka kemungkinan mereka mengakses wilayah di luar kewenangan yuridiksi Indonesia," ucap Ali.
 
Kerja sama dengan negara lain ini juga dilakukan bukan untuk mencari para buronan. Bantuan itu juga berlaku untuk menelusuri harta para tersangka yang ada di luar Indonesia.
 
"Sehingga dalam beberapa perkara yang ditangani KPK, tidak hanya pelaku, namun juga aset-aset hasil tindak pidana korupsi pun seringkali disembunyikan di luar negeri," ujar Ali.

Baca: KPK Cari Harun Masiku Pakai Mode Senyap


Meski begitu, KPK tidak mau hanya mengandalkan penegak hukum untuk mencari para buronan. Masyarakat yang mengetahui informasi para tersangka yang dicari itu bisa melapor.
 
"Bagi yang mengetahui keberadaan para DPO tersebut untuk dapat menyampaikan kepada KPK atau penegak hukum terdekat,  agar informasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti," kata Ali.
 
KPK masih memburu empat buronan. Pertama, yakni Kirana Kotama yang dicari sejak 2017. Dia terlibat dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan. Lalu, Paulus Tannos yang diketahui ada di Singapura. Dia terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
 
Buronan selanjutnya, yakni Harun Masiku. Dia dikejar sejak 2020 untuk mempertanggungjawabkan kasus dugaan suap pengganti antar waktu (PAW) DPR. Teranyar yakni Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Dia terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan berbagi proyek di wilayahnya. 
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif