Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk gedung KPK. MI/Susanto
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk gedung KPK. MI/Susanto

Edhy Akui Sewakan Apartemen untuk Pebulu Tangkis Keysa dan Debby

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 03 Februari 2021 19:48
Jakarta: Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengakui menyewakan apartemen untuk atlet bulu tangkis Keysa Maulitta Putri dan Debby Susanto. Edhy bantah penyewaan apartemen itu pakai uang suap ekspor benih lobster atau benur.
 
"Saya memberikan apartemen, kalau Keysa sama Debby saya sudah sewakan apartemen di Kalibata City sudah lama sejak 2010 begitu saya kenal dia," kata Edhy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Februari 2021.
 
Edhy mengatakan penyewaan apartemen itu jauh sebelum dirinya menjabat sebagai menteri. Edhy mengaku bingung jika penyewaan apartemen itu berhubungan dengan kasus rasuah yang menimpanya pada 2020 itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Edhy juga membantah ada hubungan khusus dengan dua orang itu. Edhy mengaku menyewakan apartemen untuk mereka berdua demi mendukung karier bulu tangkisnya.
 
"Waktu saya kenal dia karena baru selesai pelatihan nasional sama badminton dan punya potensi bagus," ujar Edhy.
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Baca: Menguntai Bukti Potensi Pencucian Uang Korupsi Edhy Prabowo
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif