Sidang Sengketa Pilkada, Hakim MK dan Keluarga Bakal Dijaga Polisi

Jakarta: Polri siap memberikan pengamanan terhadap seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Polisi juga siap memberikan keamanan kepada keluarga hakim dan pegawai MK.
 
"Jadi segala proses tahapan pilkada ini menjadi bagian yang diamankan Polri, termasuk tahapan sengketa di MK," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Januari 2021.
 
Rusdi menuturkan penjagaan agar hakim dan pegawai MK merasa tenang serta nyaman ketika melaksanakan tugas. Penjagaan dilakukan hingga di kediaman para hakim.
"Polri jamin keamanan pihak MK tentu diharapkan sebaik-baiknya," ungkap Rusdi.
 
(Baca: Mahfud MD Ingatkan Sengketa Pilkada Harus Diantisipasi)
 
MK telah menerima 135 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada). Ratusan PHPKada diterima setelah pengumuman hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah.
 
Berdasarkan laman resmi MK, www.mkri.id, 135 permohonan PHPKada diajukan sejak 16 Desember hingga 23 Desember 2020. Dari 135 PHPKada yang masuk, tujuh merupakan permohonan PHPKada gubernur, 14 permohonan PHPKada walikota, dan 114 sisanya permohonan PHPKada bupati.
 
Beberapa PHPKada gubernur terdapat di daerah Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jumlah ini bisa bertambah mengingat pengajuan permohonan untuk pilkada tingkat provinsi masih dibuka. 
 
(REN)