Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa pejabat PUPR - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa pejabat PUPR - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Pejabat PUPR Paksa Anak Buah Terima Titipan Uang

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 01 April 2019 16:42
Jakarta: Bendahara Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis, Asri Budiarti mengaku kerap dimarahi atasannya. Asri kena marah lantaran tidak mau dititipkan uang oleh Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare.
 
Hal itu disampaikan Asri saat bersaksi untuk terdakwa Direktur Utama PT WKE, Budi Suharto; Direktur Keuangan PT WKE sekaligus Bagian Keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Lily Sundarsih W; Direktur Utama PT TSP sekaligus Project Manajer PT WKE, Irene Irma; dan Project Manager PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
"Marah Pak Anggiat. Saya akan cuma tanggung jawab uang yang masuk ke kas bendahara," kata Asri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengaku terpaksa menerima uang titipan itu. Bila menolak titipan dari orang-orang, meskipun tidak dikenal, Anggiat tak segan memarahinya.
 
Asri mengaku beberapa kali menerima uang titipan yang harus diberikan ke Anggiat. Uang itu di antaranya berasal dari Yuliana, PT WKE dan beberapa orang yang tidak dikenalnya.
 
Yuliana menitipkan uang Rp200 juta untuk Anggiat terkait proyek pengerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM PDAM Binaan Katulampa di Kota Bogor. Kemudian seseorang bernama Edwin sebanyak Rp400 juta, dari Yos Rp186 juta, Monang Rp150 juta, Eflin Rp70 juta, dan Ruli 150 juta.
 
Kemudian pemberian uang dari orang yang tidak dikenalnya, masing-masing sebesar Rp90 juta dan Rp500 juta. Untuk pemberian Rp500 juta, uang itu dibelikan peralatan kantor oleh Anggiat.
 
(Baca juga:Pejabat Kementerian PUPR Mengaku Terima Rp1,050 Miliar)
 
Asri juga mengakui dia diberikan uang USD5 ribu oleh Anggiat. Uang itu dibagi dua untuk rekannya.
 
"Pernah sekali pas bulan puasa USD5 ribu berdua. Itu pun sudah saya kembalikan (ke KPK) masih utuh," ujar Asri.
 
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Budi Suharto, Lily, Irene, dan Yuliana, bersama-sama ‎menyuap sejumlah PPK pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR senilai Rp4,131 miliar, USD38 ribu, dan SGD23 ribu. Suap tersebut diberikan secara bertahap.
 
PPK yang menerima itu di antaranya Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, sebanyak Rp1,350 miliar dan USD5 ribu. PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah menerima Rp1,420 miliar dan SGD23 ribu. PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin Rp150 juta dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Mochamad Nazar sejumlah Rp1,211 dan USD33 ribu.
 
Menurut jaksa, suap diduga agar PPK tidak mempersulit pengawasan proyek. Dengan begitu, pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan satuan kerja sistem SPAM strategis dan satuan kerja tanggap darurat pemukiman pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR yang dikerjakan PT WKE dan PT TSP dapat diperlancar.
 
Sementara itu, proyek SPAM yang dikerjakan PT WKE sepanjang tahun 2017-2018, di antaranya di Bandar Lampung, Jawa Timur, dan Kota Bogor. Proyek SPAM yang dikerjakan PT TSP 2017-2018 di antaranya di kawasan perbatasan Pulau Laut Kabupaten Natuna, Sulawesi Utara, Bireuen Aceh, dan Nunukan Barat, serta di kawasan Danau Toba Sumatera Utara, Kabupaten Bantul, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 2017.
 
Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif