Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen
Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen

KY Terima 1.719 Laporan Masyarakat di 2018

Nasional komisi yudisial
Dian Ihsan Siregar • 31 Desember 2018 13:45
Jakarta: Sepanjang 2018, Komisi Yudisial (KY) telah menerima sebanyak 1.719 laporan masyarakat. Laporan itu paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan penghubung KY sebanyak 1.106 laporan.
 
"Kemudian, laporan masyarakat yang datang langsung ke KY sebanyak 329 laporan, pelaporan online sebanyak 188 laporan, dan informasi sebanyak 96 laporan," kata Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin, 31 Desember 2018.
 
Masalah perdata mendominasi pelaporan, yakni 782 laporan. Untuk perkara pidana sebanyak 506 laporan. "Dua perkara itu mendominasi karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas yang tinggi dan sensitif," jelas dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perkara lainnya, bilang dia, masalah tata usaha negara sebanyak 120 laporan. Masalah agama sebanyak 83 laporan dan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 76 laporan.
 
Baca: KY Tindaklanjuti 48 Laporan Pelanggaran Hakim
 
Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan peradilan yang dilaporkan jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi. Yakni sebanyak 1.245 laporan. Kemudian, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebanyak 114 laporan, Mahkamah Agung (MA) sebanyak 107 laporan, Peradilan Agama sebanyak 97 laporan, dan Tipikor sebanyak 51 laporan.
 
Sementara, 10 provinsi yang paling banyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut adalah DKI Jakarta sebanyak 311 laporan. Menyusul Jawa Timur sebanyak 212 laporan, Sumatera Utara 162 laporan, dan Jawa Barat 159 laporan.
 
Lalu, ada Jawa Tengah sebanyak 120 laporan, Sumatera Selatan 76 laporan, Sulawesi Selatan 72 laporan, Riau 65 laporan, Sulawesi Utara 46 laporan, dan Banten 46 laporan.
 
"Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno. Karena laporan yang masuk perlu diversifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregistrasi. Pada periode ini, kami menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak 412 laporan masyarakat," jelas dia.
 
Dia menambahkan penyebab rendahnya laporan masyarakat yang dapat diproses karena beberapa alasan. Yakni, kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan KY dan ditujukan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, serta banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan.
 
"Kurangnya pemahaman masyarakat ini menjadi tantangan kami untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terkait wewenang KY dan tata cara laporan masyarakat," tukas dia.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif