Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

KPK Selisik Dugaan Bupati Nonaktif PPU Sewa Jet Pribadi

Candra Yuri Nuralam • 18 Januari 2022 09:48
Jakarta: Video Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud menaiki jet pribadi bersama keluarga viral di media sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami kabar tersebut.
 
"Pasti kami akan konfirmasi dan dalami pada proses penyidikan yang kami kerjakan hingga tuntas ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 Januari 2022.
 
Ali mengakaui sejauh ini pihaknya belum mengonfirmasi kabar itu ke Gafur. Namun, kabar itu bakal didalami untuk mengetahui asal-usul uang penyewaan naik jet pribadi itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Setiap informasi sekecil apa pun dari masyarakat terkait data dan informasi yang diduga berhubungan dengan perkara yang sedang kami selesaikan ini kami apresiasi sebagai bagian peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini," ujar Ali.
 
KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Mereka, yakni sebagai pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.
 
Baca: Bupati Penajam Paser Utara Bantah Bertemu Petinggi Demokrat Sebelum Ditangkap KPK
 
Sedangkan penerima, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Zuhdi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif