Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

LPSK: 777 Permohonan Perlindungan Saksi Terkait Pelanggaran HAM Berdimensi Bisnis

Media Indonesia.com • 28 Desember 2021 19:07
Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memaparkan hasil riset perlindungan dan pemulihan pelanggaran HAM berdimensi bisnis. Total ada 777 permohonan perlindungan dan pemulihan pelanggaran HAM berdimensi bisnis sejak 2017-2020.
 
“Dari 6.624 kita menemukan 777 permohonan yang diyakini sebagai permohonan berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berdimensi bisnis,” ujar Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo dalam paprannya melalui zoom, Selasa, 28 Desember 2021.
 
Tim peneliti sudah menganalisis 777 permohonan tersebut. Dari hasil klasifikasi, terdapat 8 jenis tindak pidana berdimensi bisnis dan HAM. Di antaranya tindak pidana lain 323 permohonan, perdagangan orang sebanyak 263 permohonan, kekerasan seksual dan anak 66 permohonan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tindak pidana korupsi 64 permohonan, penganiayaan berat 11 permohonan, penyiksaan 5 permohonan, pencucian uang 4 permohonan, dan bukan tindak pidana sebanyak 41 permohonan.
 
“Tertinggi adalah tindak pidana lain, ada 323 tindak pidana. Ini kalau dirinci ada tindak pidana berkaitan konflik sumber daya alam, ketenagakerjaan, ITE, penggelapan,” ujar Antonius.
 
Baca: Komnas HAM Minta UU ITE Direvisi Menyeluruh
 
Selain itu, jenis sektor usaha ini didasarkan pada jenis klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI 2020). Setiap kegiatan ekonomi yang dikelompokkan didasarkan pada output produk berupa barang maupun jasa. Peraturan KBLI tersebut juga yang menjadi acuan terkait pembuatan izin pendirian dan perubahan yang dilakukan sebuah perusahaan.
 
“Sektor usaha yang paling tinggi terlibat dalam pelanggaran HAM pertama adalah aktivitas keuangan dan asuransi (237 kasus), disusul barang dan jasa rumah tangga (129 kasus), ketiga jasa hiburan (106 kasus), dan keempat pertanian, kehutanan dan perikanan (100 kasus),” jelas dia.
 
Lalu, jenis hak yang dilanggar perusahaan kategori dan dimensi pelanggaran HAM berlapis, satu orang bisa dilanggar sejumlah haknya. Dimensi hak yang dilanggar paling tinggi adalah hak untuk hidup (513 permohonan), hak atas kesejahteraan (432 permohonan), hak atas rasa aman (292 permohonan), dan hak perempuan (268 permohonan).
 
Ketentuan jenis hak mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang.
 
“Wilayah tindak pidana dan asal korban berbanding lurus, yakni tertinggi dari Jawa Barat (326 kasus), disusul DKI Jakarta (205 kasus), dan Jawa Timur (45 kasus). Pemangku kepentingan dalam implementasi dan kebijakan terkait bisnis dan HAM bisanya terdiri dari pihak internal dan eksternal,” ujar dia. (Mohamad Farhan Zhuhri/MI)
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif