Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

KPK Gandeng Parpol untuk Bebaskan Demokrasi dari Korupsi

Candra Yuri Nuralam • 18 Mei 2022 18:04
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan alasan instansinya menggelar program politik cerdas berintegritas. Acara yang menggandeng partai politik (parpol) itu dibuat untuk membebaskan demokrasi Indonesia dari tindakan koruptif.
 
"Karena tujuan kita ingin badan demokrasi kita ke depan adalah demokrasi yang bebas korupsi. Demokrasi kita ke depan menjadi tinggi nilai-nilai antikorupsi," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Mei 2022.
 
KPK ingin membuat parpol di Indonesia cerdas dan berintegritas dalam berpolitik. Menurut Firli, cerdas tanpa integritas bisa menjadi sifat licik untuk politikus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus yang cerdas tanpa adanya integritas bisa mengakali aturan untuk melakukan korupsi yang diinginkan. Atas dasar itulah cerdas dan berintegritas harus dikombinasikan untuk mencegah korupsi di sektor politik.
 
"Orang cerdas kalau sampai tidak punya integritas bisa saja melakukan praktik korupsi," ujar Firli.
 
Selain itu, program ini juga dibuat karena KPK melihat korupsi terjadi karena banyak faktor. Karena itu, pencegahannya harus dibuat dengan sangat kompleks. KPK harus menggandeng semua kalangan termasuk parpol untuk membuat sistem antikorupsi yang kompleks.
 
"Orang melakukan korupsi karena keserakahan, karena kesempatan karena kekuasaan karena ada kesempatan," kata Firli.
 
Program ini juga menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua instansi penyelenggara pemilu itu penting diajak guna mencegah tindakan korupsi dalam proses pemilihan wakil rakyat maupun kepala daerah di Indonesia.
 
Bawaslu dan KPU dinilai wajib diikutsertakan. Penguatan integritas kedua instansi itu perlu agar suara rakyat tidak lagi menjadi ajang jual beli.
 
"Tidak boleh ada jual beli surat rekomendasi. Apakah rekomendasi untuk calon kepala daerah bupati, wali kota, gubernur, tidak boleh ada. kita punya komitmen supaya indonesia bebas korupsi," ucap Firli.
 
Program ini diyakini bisa membuat demokrasi Indonesia bebas dari korupsi. Firli yakin budaya antikorupsi bakal terbentuk di masa depan.
 
"Parpol harus bebas dari korupsi penyelenggaraan pemilu Bawaslu, KPU harus bersih dari praktik korupsi. Jangan sampai ada yang terlibat," kata Firli.
 
Baca: Program Politik Cerdas KPK Kebanjiran Respons Positif
 
Sebanyak 20 parpol diundang KPK dalam program politik cerdas berintegritas hari ini. Partai yang diundang merupakan peserta ajang kontestasi politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Rinciannya, Partai NasDem, Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD).
 
KPK juga mengundang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Kemudian, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif