NEWSTICKER
Asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Foto: ANT/Risky Andrianto
Asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Foto: ANT/Risky Andrianto

Miftahul Janji Ungkap Keterlibatan Pihak Lain

Nasional Kasus Suap Imam Nahrawi
Juven Martua Sitompul • 21 Februari 2020 01:24
Jakarta: Terdakwa Miftahul Ulum mengamini adanya keterlibatan pihak lain, termasuk auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus suap dana hibah Kemenpora untuk KONI. Dia bahkan berjanji bakal mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan,
 
"Tadi keterangan beberapa saksi sudah mengarah (keterlibatan auditor BPK). Kita ikuti saja," kata penasihat hukum Ulum, Laradi Eno di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 20 Feberuari 2020.
 
Laradi membantah jika kliennya disebut dalang dari skandal suap tersebut. Dia bahkan menduga para saksi yang dihadirkan dalam sidang menyembunyikan peran pihak lain dalam suap tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"5 saksi jelaskan dalam waktu sama terdakwa terlibat berarti ada yang disembunyikan. Satu terdakwa tidak mungkin dalam satu waktu ada di lima tempat berarti ada empat orang," kata Laradi‎.
 
Laradi juga menyinggung soal munculnya inisial-inisial dalam persidangan. Sebab, semua inisial itu diarahkan kepada Miftahul.
 
"Ada yang menarik di persidangan menyebutkan mr x dan mr y. Ada yang katakan mr x Miftahul Ulum terdakwa, tapi ada yang mencoba membuat konstruksi hukum yang baru," ujar dia.
 
Miftahul Janji Ungkap Keterlibatan Pihak Lain
Sidang Asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
 
Miftahul berjanji akan mengungkap semua yang diketahui agar kasusnya terang benderang. Apalagi, kata Laradi, kliennya tengah mempertimbangkan mengajukan Justice Collaborator (JC) ke KPK.
 
Miftahul didakwa menerima suap Rp11,5 miliar. Suap berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.
 
Suap tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora.
 
Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan, dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Kedua, proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games dan Asian Para Games 2018.
 
Miftahul didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Miftahul turut didakwa menerima gratifikasi Rp8,648 miliar. Uang bersumber dari sejumlah pihak.
 
Miftahul didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif