Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Polisi Pertimbangkan Permohonan Said Didu Diperiksa di Rumah

Nasional pencemaran nama baik luhut panjaitan
Siti Yona Hukmana • 12 Mei 2020 01:52
Jakarta: Polisi belum memiliki sikap terhadap permohonan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu untuk diperiksa di rumah. Dia beralasan tak ingin terjangkit virus korona (covid-19) bila memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
 
"Penyidik masih mempertimbangkan permintaan tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Polisi (Kombes) Ahmad Ramadhan kepada Medcom.id, Senin, 11 Mei 2020.
 
Menurut dia, surat permohonan itu diserahkan langsung kuasa hukum Said, Letnan Kolonel CPM (Purn) Helvis. Surat diterima penyidik siang tadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pengacaranya Said Didu tadi datang bawa surat dan ada permintaan untuk dia diperiksa di rumahnya, karena alasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," ujar Ahmad.
 
Sementara itu, sedianya, hari ini Said dipanggil untuk kedua kalinya sebagai saksi terlapor atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Said mangkir pemeriksaan pertama Senin, 4 Mei 2020, dengan alasan ingin mematuhi kebijakan PSBB.
 
Luhut melaporkan Muhammad Said Didu ke polisi pada Rabu, 8 April 2020. Laporan Luhut terdaftar dengan nomor LP:B/0187/IV/2020/Bareskrim.
 
Said diduga menghina, mencemarkan nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Said dilaporkan dengan Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 
Baca: Said Didu Diminta Kooperatif
 
Kasus ini bermula saat Said Didu diwawancarai yang ditayangkan dalam video di YouTube beberapa waktu lalu. Wawancara berdurasi 22 menit itu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah pandemi covid-19.
 
Said Didu menyebut Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana pembangunan IKN baru. Hal tersebut dianggap dapat menambah beban utang negara.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif