Kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Andi Putra Kusuma. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Andi Putra Kusuma. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Djoko Tjandra Anggap PK Kejaksaan Agung Menyalahi Aturan

Nasional kasus korupsi buronan interpol
Kautsar Widya Prabowo • 29 Juni 2020 14:42
Jakarta: Terdakwa kasus korupsi cessie atau hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menilai peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dirinya menyalahi aturan. Hal tersebut yang mendasari Djoko mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
 
"Kita menganggap PK yang diajukan jaksa cacat formil, karena legal standing jaksa mengajukan PK itu tidak berdasarkan KUHP," ujar kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Andi Putra Kusuma, di PN Jaksel, Senin, 29 Juni 2020.
 
Andi mengatakan dasar pengajuan PK diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 263 KUHAP itu berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak ada dasar hukumnya jaksa melakukan PK. Haknya (PK) itu ada pada terpidana dan ahli warisnya," tuturnya.
 
Selain itu, PN Jaksel melalui putusan pada 2001 menyebut tidak ada kerugian negara yang dilakukan kliennya terhadap hak tagih Bank Bali. Kasus tersebut murni sengketa bisnis perdata.
 
"Seharusnya proses hukum terhadap Djoko Soegiarto Tjandra berakhir pada 2001," jelasnya.
 
Baca: Jaksa Agung Perintahkan Jajarannya Segera Eksekusi Djoko Tjandra
 
Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Tapi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.
 
Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko.
 
Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif