medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah Filipina merestui keputusan hukuman mati bagi terpidana narkoba Mary Jane. Jokowi mengatakan, izin tersebut langsung diberikan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
"Itu sudah jelas. Presiden Duterte menyampaikan bahwa silakan diproses," ujar Jokowi di Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016).
Jokowi menuturkan, restu Duterte berdasarkan konsistensinya terhadap pemberantasan narkoba. Sedikitnya, lebih dari 1.900 orang terbunuh dalam penggerebekan narkoba di Filipina.
"Jadi saya melihat konsistensi Duterte terhadap pemberantasan narkoba sangat tinggi. Tidak ada toleransi sehingga beliau menyampaikan, menghormati proses hukum di Indonesia," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso (kiri) berfoto bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) saat kunjungan Kowani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Jumat (29/4/2016). Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Terkait penundaan eksekusi mati, Jokowi mengatakan, masih ada proses hukum yang harus dijalani Mary Jane di Filipina. Pemerintah Indonesia juga menghormati keputusan tersebut.
"Tetapi kita juga melihat bahwa kita sangat menghormati proses hukum yang ada di Filipina," kata dia.
(Baca juga: Menlu Filipina: Duterte Hormati Pelaksanaan Hukum Indonesia)
Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena terbukti membawa heroin pada April 2010. Mary Jane dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman sesuai Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sayangnya, Mary batal dieksekusi mati karena harus menjalani proses hukum di Filipina. Jelang eksekusi mati jilid II, Filipina menyatakan Mary merupakan korban human traficking. Seorang perempuan yang mengaku perekrut Mary, Maria Kristina Sergio menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.
(Baca juga: Fahri Hamzah: Mustahil Duterte Minta Mary Jane Diselamatkan)
Mary disebut harus memberi kesaksian dalam kasus itu. Indonesia akhirnya memutuskan menunda eksekusi mati terhadap Mary pada April 2015.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah Filipina merestui keputusan hukuman mati bagi terpidana narkoba Mary Jane. Jokowi mengatakan, izin tersebut langsung diberikan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
"Itu sudah jelas. Presiden Duterte menyampaikan bahwa silakan diproses," ujar Jokowi di Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016).
Jokowi menuturkan, restu Duterte berdasarkan konsistensinya terhadap pemberantasan narkoba. Sedikitnya, lebih dari 1.900 orang terbunuh dalam penggerebekan narkoba di Filipina.
"Jadi saya melihat konsistensi Duterte terhadap pemberantasan narkoba sangat tinggi. Tidak ada toleransi sehingga beliau menyampaikan, menghormati proses hukum di Indonesia," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso (kiri) berfoto bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) saat kunjungan Kowani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Jumat (29/4/2016). Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Terkait penundaan eksekusi mati, Jokowi mengatakan, masih ada proses hukum yang harus dijalani Mary Jane di Filipina. Pemerintah Indonesia juga menghormati keputusan tersebut.
"Tetapi kita juga melihat bahwa kita sangat menghormati proses hukum yang ada di Filipina," kata dia.
(
Baca juga: Menlu Filipina: Duterte Hormati Pelaksanaan Hukum Indonesia)
Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena terbukti membawa heroin pada April 2010. Mary Jane dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman sesuai Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sayangnya, Mary batal dieksekusi mati karena harus menjalani proses hukum di Filipina. Jelang eksekusi mati jilid II, Filipina menyatakan Mary merupakan korban human traficking. Seorang perempuan yang mengaku perekrut Mary, Maria Kristina Sergio menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.
(
Baca juga: Fahri Hamzah: Mustahil Duterte Minta Mary Jane Diselamatkan)
Mary disebut harus memberi kesaksian dalam kasus itu. Indonesia akhirnya memutuskan menunda eksekusi mati terhadap Mary pada April 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
