Bandit Migas Masih Gentayangan

Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri), ‎Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkuat kerja sama. Ketiga lembaga sepakat melanjutkan pengawasan, pengawalan, dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan pengangkutan gas bumi lewat pipa. ‎"Ini untuk mengamankan wilayah kerja di wilayah minyak bumi dan gangguan keamanan di daerah tersebut. Masih ada 328 gangguan dan keamanan ‎di wilayah hulu migas, seperti pencurian migas, pengeboran liar, demontrasi dan lain-lain," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Menurut dia, aksi-aksi kriminal di bidang migas membuat negara banyak merugi. Apalagi, dengan pelemahan rupiah saat ini, kerja sama dengan kepolisian amat diperlukan untuk meberantas para bandit hingga mafia migas. "Salah satunya, karena nercara pembayaran kita desifit yang berasal dari minyak atau migas. Maka itu, kita tingkatkan minyak dalam negeri dan kita lakukan ekplorasi migas," tutur dia. Dia menjelaskan kerja sama antara Polri, BPH Migas, dan SKK Migas telah terjalin sejak 2004. Ini adalah perpanjangan keempat kalinya demi memberi keamanan di wilayah kerja minyak dan gas bumi. Sementara itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menuturkan kerja sama antara pihaknya dan Polri telah dilakukan sejak 2013-2018. Dengan menggandeng kepolisian, ada 3 ribu kasus yang telah ditangani. "Kasus itu dengan barang bukti. Makanya, adanya ‎kerjasama ini untuk pengawasan, pengamanan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh negeri ini," ujar Fanshurullah.  Baca: Wantimpres: Presiden Butuh Data Perangi Mafia ‎Kapolri Jenderal Tito Karnavian memandang kerja sama ini sangat penting, meski sifatnya diperpanjang hingga 2023. "Karena masalah mendasar bagi bangsa ini, adalah energi BBM. Sebab memiliki ekonomi rumah tangga industri," jelas dia. Energi, lanjut Tito, penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu, pengawalan migas harus secara maksimal. ‎"Kita melihat point penting apa yang dipikirkan sektor energi sangat penting bagi ketahanan suatu bangsa," tukas Tito.  Acara perpanjangan kerja sama ini pun dihadiri pejabat terkait dari Polri, SKK Migas, dan BPH Migas. Dari Polri, ada ‎Wakapolri Komjen Ari Dono, I‎rwasum Polri Komjen Eko Putu Bayuseno, Dankor Brimob Irjen Rudy, dan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.