medcom.id, Bogor: Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto meminta akademisi memberikan data yang valid terhadap pemerintah. Data itu akan digunakan untuk membantu pemerintah memerangi mafia.
"Pemerintah membutuhkan data yang riil karena di sana-sini masih ada mafia. Presiden saat ini tengah berperang melawan mafia," kata Sidarto dalam pembukaan Rembuk Nasional 2017 di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Jumat 20 Oktober 2017.
Ia menyebutkan, Presiden sudah mulai memerang mafia energi dengan menyetop Petral yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Pemerintah, kata dia, juga mengambil alih penguasaan Freeport terhadap
gudang emas dan uranium di Papua, walaupun saat ini masih di tahap negosiasi.
"Kondisi ini (mafia) benar-benar ada, mafia migas itu ada," ucapnya.
Sidarto mengatakan Presiden membutuhkan data apa adanya. Maka itu, Rembuk Nasional dilaksanakan agar kampus membantu Presiden memberikan data-data sesuai fakta. Rembuk Nasional dilaksanakan menyambut tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Sidarto mengklaim pemerintah telah bekerja dalam trek yang benar selama tiga tahun terakhir. Ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, inflasi di bawah tiga persen, demikian pula angka pengangguran yang menurun.
"Memang benar beberapa permasalahan masih ada dan harus dibenahi bersama terutama di sektor pertanian," ujarnya.
Baca: Faisal: Mafia Ikan Lebih Seram Dibanding Mafia Migas
Ia mengatakan pertanian merupakan tulang punggung pembangunan bangsa. Jika pertanian mundur maka akan berdampak bagi bangsa.
"Pangan bagian sangat vital bagi bangsa ini, data harus dibuka. Mereka yang masih bermain di pangan ini tolong dihentikan," tutur Sidarto.
Sidarto mengajak semua pihak membangun ketahanan pangan. IPB diharapkan menjadi tulang punggung dalam persoalan ini.
"Ayo buka-bukaan data, sampaikan ke pemerintah apa saja yang menghambat dan menghalangi pembangunan pertanian ini," kata Sidarto.
Sejumlah kelompok lintas disiplin dan profesi hadir dalam acara bertema "Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat" ini. Rembuk Nasional terbagi dua yaitu Rembuk Daerah dan Rembuk Pusat.
IPB menjadi tua rumah Rembuk Daerah Bidang Rembuk Lima menuju Indonesia yang berdaulat atas pangan dengan mengangkat tema "Kedaulatan Pangan, Tata Kelola, dan Penguatan Kelembagaan Pangan".
Hasil Rembuk Daerah ini akan dibawa ke Rembuk Pusat yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi dan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Turut hadir dalam acara ini Rektor IPB Herry Suhadiyanto, Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali, dan sejumlah pakar IPB.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/JKRD1Ryb" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Bogor: Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto meminta akademisi memberikan data yang valid terhadap pemerintah. Data itu akan digunakan untuk membantu pemerintah memerangi mafia.
"Pemerintah membutuhkan data yang riil karena di sana-sini masih ada mafia. Presiden saat ini tengah berperang melawan mafia," kata Sidarto dalam pembukaan Rembuk Nasional 2017 di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir
Antara, Jumat 20 Oktober 2017.
Ia menyebutkan, Presiden sudah mulai memerang mafia energi dengan menyetop Petral yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Pemerintah, kata dia, juga mengambil alih penguasaan Freeport terhadap
gudang emas dan uranium di Papua, walaupun saat ini masih di tahap negosiasi.
"Kondisi ini (mafia) benar-benar ada, mafia migas itu ada," ucapnya.
Sidarto mengatakan Presiden membutuhkan data apa adanya. Maka itu, Rembuk Nasional dilaksanakan agar kampus membantu Presiden memberikan data-data sesuai fakta. Rembuk Nasional dilaksanakan menyambut tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Sidarto mengklaim pemerintah telah bekerja dalam trek yang benar selama tiga tahun terakhir. Ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, inflasi di bawah tiga persen, demikian pula angka pengangguran yang menurun.
"Memang benar beberapa permasalahan masih ada dan harus dibenahi bersama terutama di sektor pertanian," ujarnya.
Baca: Faisal: Mafia Ikan Lebih Seram Dibanding Mafia Migas
Ia mengatakan pertanian merupakan tulang punggung pembangunan bangsa. Jika pertanian mundur maka akan berdampak bagi bangsa.
"Pangan bagian sangat vital bagi bangsa ini, data harus dibuka. Mereka yang masih bermain di pangan ini tolong dihentikan," tutur Sidarto.
Sidarto mengajak semua pihak membangun ketahanan pangan. IPB diharapkan menjadi tulang punggung dalam persoalan ini.
"Ayo buka-bukaan data, sampaikan ke pemerintah apa saja yang menghambat dan menghalangi pembangunan pertanian ini," kata Sidarto.
Sejumlah kelompok lintas disiplin dan profesi hadir dalam acara bertema "Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat" ini. Rembuk Nasional terbagi dua yaitu Rembuk Daerah dan Rembuk Pusat.
IPB menjadi tua rumah Rembuk Daerah Bidang Rembuk Lima menuju Indonesia yang berdaulat atas pangan dengan mengangkat tema "Kedaulatan Pangan, Tata Kelola, dan Penguatan Kelembagaan Pangan".
Hasil Rembuk Daerah ini akan dibawa ke Rembuk Pusat yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi dan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Turut hadir dalam acara ini Rektor IPB Herry Suhadiyanto, Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali, dan sejumlah pakar IPB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
