Jakarta: Polda Metro Jaya diminta transparan mengusut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sesuai jargon polisi yang Presisi. Hal ini menyusul bungkamnya Polda Metro usai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mangkir panggilan pemeriksaan pada Selasa, 7 November 2023.
"Sesuai dengan jargon Presisi, harusnya Polda Metro juga terbuka dengan proses tersebut dan bisa menjelaskan bagaimana kelanjutan dari hasil penyelidikan. Tanpa dihadiri terlapor, bila alat bukti sudah memenuhi proses juga bisa dinaikkan," kata pengamat Kepolisian Bambang Rukminto saat dikonfirmasi, Rabu, 8 November 2023.
Bambang mengatakan polisi profesional itu bekerja dengan alat bukti. Bila alat bukti sudah cukup, kata dia, harusnya ada tindak lanjut dari proses penyidikan.
"Indikasinya memang kepolisian menunggu itikad baik dari terlapor bisa kooperatif untuk diperiksa," ujar peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.
Namun, Bambang mengatakan bila proses penegakan hukum berlarut-larut akan muncul asumsi bahwa penyidikan kasus tersebut hanya main-main. Dengan indikasi ada intervensi dari pihak luar atau pertimbangan-pertimbangan nonhukum.
"Seharusnya, kalau alat bukti cukup, statusnya (Firli) bisa dinaikkan (tersangka)," ungkap Bambang.
Bambang mendorong Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Bambang, bila tidak tuntas akan berdampak negatif pada upaya membangun kepercayaan publik pada kepolisian.
"Akan memperkuat persepsi bahwa kepolisian bekerja tidak profesional sebagai penegak hukum. Penegakan hukum hanya jadi alat meningkatkan bargaining position kepentingan-kepentingan politik di luar penegakan hukum," tutur Bambang.
Firli dua kali mangkir panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Pertama, saat agenda pemeriksaan perdana pada Jumat, 20 Oktober 2023. Firli beralasan tidak hadir karena ada kegiatan kedinasan dan perlu mengkaji materi pemeriksaan.
Pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Firli memenuhi panggilan dengan permintaan pemeriksaan dilakukan di ruang riksa Dittipidkor lantai 6 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah itu kembali mangkir saat panggilan pemeriksaan lanjutan pada Selasa, 7 November 2023. Firli beralasan mengikuti kegiatan roadshow bus antikorupsi di Aceh. Teranyar, diketahui kegiatan itu hanya upaya Firli untuk menghindari pemeriksaan. Sebab, agenda roadshow bus antikorupsi itu digelar pada 9-12 November 2023.
Polda Metro Jaya belum memastikan tindak lanjut yang dilakukan usai Firli tak memenuhi panggilan pemeriksaan. Medcom.id mencoba mengirim pesan singkat lewat WhatsApp kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Namun, pesan tersebut tidak direspons hingga berita ini dibuat.
Jakarta:
Polda Metro Jaya diminta transparan mengusut
kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sesuai jargon polisi yang Presisi. Hal ini menyusul bungkamnya Polda Metro usai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mangkir panggilan pemeriksaan pada Selasa, 7 November 2023.
"Sesuai dengan jargon Presisi, harusnya Polda Metro juga terbuka dengan proses tersebut dan bisa menjelaskan bagaimana kelanjutan dari hasil penyelidikan. Tanpa dihadiri terlapor, bila alat bukti sudah memenuhi proses juga bisa dinaikkan," kata pengamat Kepolisian Bambang Rukminto saat dikonfirmasi, Rabu, 8 November 2023.
Bambang mengatakan polisi profesional itu bekerja dengan alat bukti. Bila alat bukti sudah cukup, kata dia, harusnya ada tindak lanjut dari proses penyidikan.
"Indikasinya memang kepolisian menunggu itikad baik dari terlapor bisa kooperatif untuk diperiksa," ujar peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.
Namun, Bambang mengatakan bila proses penegakan hukum berlarut-larut akan muncul asumsi bahwa penyidikan kasus tersebut hanya main-main. Dengan indikasi ada intervensi dari pihak luar atau pertimbangan-pertimbangan nonhukum.
"Seharusnya, kalau alat bukti cukup, statusnya (Firli) bisa dinaikkan (tersangka)," ungkap Bambang.
Bambang mendorong Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Bambang, bila tidak tuntas akan berdampak negatif pada upaya membangun kepercayaan publik pada kepolisian.
"Akan memperkuat persepsi bahwa kepolisian bekerja tidak profesional sebagai penegak hukum. Penegakan hukum hanya jadi alat meningkatkan bargaining position kepentingan-kepentingan politik di luar penegakan hukum," tutur Bambang.
Firli dua kali mangkir panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Pertama, saat agenda pemeriksaan perdana pada Jumat, 20 Oktober 2023. Firli beralasan tidak hadir karena ada kegiatan kedinasan dan perlu mengkaji materi pemeriksaan.
Pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Firli memenuhi panggilan dengan permintaan pemeriksaan dilakukan di ruang riksa Dittipidkor lantai 6 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah itu kembali mangkir saat panggilan pemeriksaan lanjutan pada Selasa, 7 November 2023. Firli beralasan mengikuti kegiatan roadshow bus antikorupsi di Aceh. Teranyar, diketahui kegiatan itu hanya upaya Firli untuk menghindari pemeriksaan. Sebab, agenda roadshow bus antikorupsi itu digelar pada 9-12 November 2023.
Polda Metro Jaya belum memastikan tindak lanjut yang dilakukan usai Firli tak memenuhi panggilan pemeriksaan. Medcom.id mencoba mengirim pesan singkat lewat WhatsApp kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Namun, pesan tersebut tidak direspons hingga berita ini dibuat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
