Jakarta: Mahasiswa menilai terjadi kemunduran demokrasi. Menteri Koordinator Pergerakan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Dimas Aqil Azizi menyebut demokrasi saat ini semakin menjauh dari semangat reformasi.
"Puncak dari kemunduran tersebut adalah dinamika politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sarat dengan cara-cara berpolitik yang kotor dan menggunakan segala cara demi ambisi melanggengkan kekuasaan," kata Dimas dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Desember 2023.
Hal tersebut diungkap Dimas saat berorasi mewakili Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi di depan Balai Kota Malang, Kamis, 7 Desember 2023. Menurut dia, sejumlah agenda reformasi seperti penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, semakin dilupakan.
"Sementara politik elitis yang transaksional dan bahkan cenderung menghalalkan segala cara meskipun hal itu mengkhianati amanat reformasi tahun 1998, semakin menguat dalam dinamika dan arus perkembangan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional," kata dia.
Dimas menyebut gejala kemunduran demokrasi Indonesia sejatinya mulai nampak beberapa tahun belakangan. Ditandai dengan upaya pelemahan terhadap gerakan anti-korupsi melalui revisi UU KPK.
Revisi tersebut, kata Dimas, membonsai kemampuan lembaga antirasuah membongkar kasus-kasus korupsi. Hasilnya, kata dia, KPK hari ini tidak hanya menjadi lemah, tapi juga amburadul dan semakin kehilangan integritasnya.
"Padahal, KPK sebelumnya menjadi lembaga terdepan harapan rakyat dalam pemberantasan penyakit korupsi di Indonesia," kata dia.
Di sisi lain, dia mengkritik penyusutan ruang kebebasan sipil. Hal tersebut menjadi penanda lain dari kemunduran demokrasi. Kebebasan sipil merupakan hal yang esensial dalam demokrasi. Namun, di era pemerintahan Jokowi, kondisinya semakin terkikis.
"Hal ini ditandai oleh berbagai pembatasan dan pembungkaman terhadap kebebasan ekspresi dan kritik masyarakat yang dilakukan melalui berbagai cara," ujar Dimas.
Puncak kemunduran demokrasi, kata dia, semakin terlihat nyata dalam Pemilu 2024. Pemilu yang sejatinya adalah ruang perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi, justru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.
"Berangkat dari pandangan di atas, kami menyerukan kepada semua pihak yang masih peduli terhadap generasi mendatang untuk menyelematkan demokrasi, menolak semua bentuk politik nepotisme, KKN, politik dinasti, dan tolak pelanggar HAM berat dalam kekuasaan," ujar dia.
Jakarta: Mahasiswa menilai terjadi kemunduran
demokrasi. Menteri Koordinator Pergerakan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Dimas Aqil Azizi menyebut demokrasi saat ini semakin menjauh dari semangat reformasi.
"Puncak dari kemunduran tersebut adalah dinamika politik Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024 yang sarat dengan cara-cara berpolitik yang kotor dan menggunakan segala cara demi ambisi melanggengkan kekuasaan," kata Dimas dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Desember 2023.
Hal tersebut diungkap Dimas saat berorasi mewakili Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi di depan Balai Kota Malang, Kamis, 7 Desember 2023. Menurut dia, sejumlah agenda reformasi seperti penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, semakin dilupakan.
"Sementara politik elitis yang transaksional dan bahkan cenderung menghalalkan segala cara meskipun hal itu mengkhianati amanat reformasi tahun 1998, semakin menguat dalam dinamika dan arus perkembangan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional," kata dia.
Dimas menyebut gejala kemunduran demokrasi Indonesia sejatinya mulai nampak beberapa tahun belakangan. Ditandai dengan upaya pelemahan terhadap gerakan anti-korupsi melalui revisi UU KPK.
Revisi tersebut, kata Dimas, membonsai kemampuan lembaga antirasuah membongkar kasus-kasus korupsi. Hasilnya, kata dia, KPK hari ini tidak hanya menjadi lemah, tapi juga amburadul dan semakin kehilangan integritasnya.
"Padahal, KPK sebelumnya menjadi lembaga terdepan harapan rakyat dalam pemberantasan penyakit korupsi di Indonesia," kata dia.
Di sisi lain, dia mengkritik penyusutan ruang kebebasan sipil. Hal tersebut menjadi penanda lain dari kemunduran demokrasi. Kebebasan sipil merupakan hal yang esensial dalam demokrasi. Namun, di era pemerintahan Jokowi, kondisinya semakin terkikis.
"Hal ini ditandai oleh berbagai pembatasan dan pembungkaman terhadap kebebasan ekspresi dan kritik masyarakat yang dilakukan melalui berbagai cara," ujar Dimas.
Puncak kemunduran demokrasi, kata dia, semakin terlihat nyata dalam Pemilu 2024. Pemilu yang sejatinya adalah ruang perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi, justru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.
"Berangkat dari pandangan di atas, kami menyerukan kepada semua pihak yang masih peduli terhadap generasi mendatang untuk menyelematkan demokrasi, menolak semua bentuk politik nepotisme, KKN, politik dinasti, dan tolak pelanggar HAM berat dalam kekuasaan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
