Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Lembaga Pemerintah hingga LSM Pantau Sidang Perdana Peristiwa Paniai

Tri Subarkah • 21 September 2022 09:34
Jakarta: Sidang perdana kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, digelar hari ini. Sidang perkara yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 itu digelar di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan.
 
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Sobandi mengatakan 200 personel Brimob siaga di area pengadilan. Agenda sidang hari ini yaitu pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. 
 
Sidang juga akan dipantau oleh elemen pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Antara lain, Kemenko Polhukam, Kantor Staf Presiden, dan Komisi Yudisial.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan dari LSM seperti Amnesty International, LBH Makassar, Kontras, dan lain-lain," jelas Sobandi kepada Media Indonesia, Rabu, 21 September 2022.
 
Sidang akan dipimpin hakim Sutisna Sawati. Hakim anggota yakni Abdul Rahman Karim, Sitti Noor Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi Rahma Dewi. Selain Sutisna dan Abdul, tiga hakim lain dalam sidang Paniai adalah hakim ad hoc Pengadilan HAM yang direkrut oleh MA.
 
Proses perekrutan hakim oleh MA ini baru dilaksanakan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan HAM Makassar, pertengahan Juni 2022.
 

Baca: Sidang Pelanggaram HAM Paniai Digelar Hari Ini, Keberadaan Terdakwa Masih Misteri 


Kejagung menetapkan Mayor Inf (Purn) Isak Sattu sebagai tersangka tunggal. Isak adalah perwira penghubung pada Komado Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai. Direktur Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda (JAM-Pidsus) Erryl Prima Putra Agoes memastikan, Isak yang saat ini berstatus terdakwa, berada dalam pengamanan jaksa.
 
Penetapan Isak sebagai tersangka tunggal dikritik oleh sejumlah pihak dan menyebabkan korban maupun keluarga korban tidak akan menghadiri jalannya persidangan. Sebanyak empat orang tewas dan 21 lainnya luka-luka dalam peristiwa Paniai 2014.
 
"Keluarga sudah mengambil komitmen bahwa mereka tidak akan ikut proses pengadilan dari awal sampai akhir," kata aktivis HAM sekaligus pendamping keluarga Yones Douw dalam konferensi pers daring, Selasa, 20 September 2022.
 
Isak didakwa melanggar Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan HAM dan Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan HAM.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif