Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat temui Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Foto: Dok/Screenshot Metro TV
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat temui Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Foto: Dok/Screenshot Metro TV

Komnas HAM: KPK Tawarkan Tim Dokter Independen Untuk Cek Kesehatan Lukas Enembe

MetroTV • 30 September 2022 16:51
Jakarta: Komnas HAM secara langsung bertemu dengan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe di Kediamannya di Koya, Distrik Muara Tami, Jayapura pada 28 September lalu. Disela pertemuan, Direktur Penyidik KPK menelepon Lukas dan memberikan tawaran terkait pelayanan kesehatan Lukas.
 
"Ada pembicaraan telepon dengan Direktur Penyidikan KPK Bapak Asep Guntur langsung bicara dengan Pak Lukas," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam tayangan Primetime News, 29 September 2022.
 
Taufan menjelaskan, KPK telah menawarkan solusi terhadap pelayanan kesehatan Lukas Enembe namun kesepakatan belum diambil. KPK menawarkan satu tim Dokter Independen dari IDI untuk mengecek kesehatan Lukas Enembe.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Dari pembicaraan Itu, kelihatan memang belum terjadi kesepahaman karena itu kami memang mendorong terus agar pihak KPK melakukan komunikasi yang lebih intensif, juga Lukas dan para pendukungnya juga harus menghormati proses yang sedang berlangsung,” tambah Taufan.
 
Baca juga: Hadapi Proses Hukum, Lukas Enembe Diminta Contoh Barnabas Suebu
 
Pertemuan Komnas HAM dengan Lukas Enembe diwakili oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan dua komisioner yaitu Chairul Anam, dan Beka Ulung Hapsara. Dari pihak Lukas Enembe ada keluarga, pengacara, dokter pribadi dan juga Wakil Ketua DPR Papua.
 
Taufan mengatakan, pertemuan berlangsung selama 30 menit. Setelah bertemu dengan Lukas, Komnas HAM juga bertemu dengan ratusan masa yang berada di depan kediaman Lukas. Dia menegaskan Komnas HAM tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
 
“Kami berharap semua pihak mematuhi, menghormati langkah-langkah hukum yang sedang dikerjakan oleh KPK, soal hak atas kesehatan tentu saja kami berusaha untuk menyampaikan  kepada para pihak terkait, supaya memang ada pelayanan kesehatan,” tutur Ahmad. (Imanuel  Rymaldi Matatula)
 
(MBM)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif