Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko. Foto: Metrotvnews.com/Ilham Wibowo.
Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko. Foto: Metrotvnews.com/Ilham Wibowo.

Puspom TNI Hati-hati Tentukan Tersangka Baru

Nasional kasus korupsi helikopter
Ilham wibowo • 24 Agustus 2017 13:59
medcom.id, Jakarta: Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI tak mau terburu-buru menentukan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland (AW)-101. Penyidikan akan dilakukan bertahap.
 
Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan dan penyidikan kasus ini akan dilakukan secara transparan.
 
"Selama hasil pemeriksaan berkembang, ya, pasti akan disampaikan. Kami tidak sembrono dalam menentukan (tersangka baru)," kata Dodik di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 24 Agustus 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dodik mengatakan pengecekan fisik secara langsung telah dilakukan oleh tim penyidik KPK maupun Puspom TNI. Pesawat itu saat ini tengah berada di hanggar Skuadron teknik 021 Lanud Halim Perdanakusuma. Hasil pengecekan, kata dia, akan dijadikan bahan penelitian ihwal penyalahgunaan jabatan dalam proses pembelian.
 
"(Apakah) sesuai dengan speknya? Sesuai dengan harganya? Nanti kalau sudah ada hasil lengkap tentunya kita akan menyampaikan. Kalau tidak saya, ya, mungkin pihak KPK," kata Dodik.
 
Baca: KPK Periksa Body dan Mesin Helikopter AgustaWestland-101
 
Dodik menegaskan proses hukum terhadap oknum TNI yang terlibat akan dilakukan secara militer. Menurutnya, tim penyidik perlu diberikan kesempatan bekerja mengusut seluruh dugaan tindak pidana korupsi.
 
"Sekali lagi, berikan kesempatan kami melakukan yang terbaik. Dalam arti, karena ini proses hukum," ucapnya.
 
KPK dan Polisi Militer TNI bekerja sama mengusut kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Markas Besar TNI telah menetapkan empat prajuritnya sebagai tersangka kasus ini. Penyidik dari Polisi Militer TNI mengaku memiliki alat bukti cukup untuk menjerat mereka.
Puspom TNI Hati-hati Tentukan Tersangka Baru
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
 
Keempat tersangka itu adalah Marsekal Muda FA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa, Letkol BW sebagai pemegang kas, Pelda SS sebagai staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsekal Muda SB yang pernah menjabat sebagai asisten perencanaan Kepala Staf TNI AU.
 
Penetapan keempat tersangka ini dilakukan setelah adanya penyidikan gabungan antara Puspom TNI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KPK. Penyidikan telah dilakukan sejak Februari lalu.
 
Baca: 3 Prajurit TNI Tersangka Korupsi Helikopter AW 101
 
Dari pihak sipil, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka. Irfan diduga terlebih dulu menjalin komitmen dengan pihak Agusta Westland. Irfan diduga menggelembungkan harga helikopter. Selain itu, Irfan juga diduga kuat sebagai pihak yang mengatur lelang proyek di TNI AU agar perusahaannya menang lelang tender.
 
Irfan disebut telah meneken kontrak dengan pihak Agusta Westland pada 20 Oktober 2015 dengan nilai kontrak mencapai Rp514 miliar. Kemudian, pada Juli 2016, PT DJM ditunjuk sebagai pemenang lelang dan membuat kontrak dengan TNI AU dengan nilai Rp738 miliar.
 
Atas perbuatannya, Irfan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Dari hasil penyidikan ditemukan potensi kerugian negara Rp220 miliar. Pengadaan helikopter disebut mencapai Rp738 miliar.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif