Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko. Foto: MTVN/ Ilham Wibowo.
Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko. Foto: MTVN/ Ilham Wibowo.

KPK Periksa Body dan Mesin Helikopter AgustaWestland-101

Nasional korupsi helikopter
Ilham wibowo • 24 Agustus 2017 13:19
medcom.id, Jakarta: Penyidik KPK memeriksa Helikopter AgustaWestland (AW)-101. Helikopter itu merupakan barang sitaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota TNI AU.
 
Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko mengatakan, pihaknya ikut terlibat proses pengecekan tersebut. Hasil pengecekan, kata Dodik, menjadi bahan proses pemberkasan perkara.
 
"(Pengecekan) yang jelas kondisi fisik pesawat, kalau pesawat itu ada body kemudian ada mesin," kata Dodik di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 24 Agustus 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pengecekan AgustaWestland-101 Gunakan Tim Ahli Independen
 
Dodik menjamin, penyidikan kasus ini dilakukan secara transparan. Selain KPK dan Puspom TNI, pengecekan juga melibatkan tim ahli independen bidang kedirgantaraan.
 
"Hari ini melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan berkaitan dengan fisik oleh ahli (independen) bukan dari kita," ujarnya.
 
Pagi tadi, sekitar lima orang penyidik KPK melakukan pemeriksaan di hanggar Skadron Teknik 021 pada pukul 11.00 WIB. Dalam pengecekannya, penyidik KPK didampingi sejumlah anggota POM TNI AU.
 
Penyidik KPK nampak berbincang meminta penjelasan fungsi helikopter buatan Inggris dan Italia itu. Selain bagian luar, pengecekan juga dilakukan ke seluruh bagian dalam pesawat.
 
Beberapa kali penyidik KPK menunjuk dan memegang material helikopter tersebut. Bahkan, ada penyidik melakukan pengecekan bawah helikopter. Penyidik KPK juga tak lupa mendokumentasikan setiap detail pemeriksaan.
KPK Periksa <i>Body</i> dan Mesin Helikopter AgustaWestland-101
Helikopter AgustaWestland (AW)-101. Foto: MTVN/Ilham Wibowo
 
KPK dan POM TNI bekerja sama dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Markas Besar TNI telah menetapkan empat prajuritnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW 101. Penyidik dari Polisi Militer TNI mengaku memiliki alat bukti cukup untuk menjerat ketiganya.
 
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ketiga tersangka itu antara lain Marsekal Muda FA sebagai Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa; Letkol BW sebagai pemegang kas; Pelda SS sebagai staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsekal Muda SB yang pernah menjabat sebagai asisten perencanaan Kepala Staf TNI AU
 
Penetapan keempat tersangka ini merupakan hasil penyidikan gabungan antara POM TNI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KPK. Penyidikan telah dilakukan sejak Februari lalu.
 
Baca: KPK Mengecek Fisik Helikopter AgustaWestland-101
 
Sementara itu, dari pihak swasta, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Irfan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlebih dulu melakukan komitmen dengan pihak Agusta Westland dan menggelembungkan harga helikopter. Selain itu, Irfan juga diduga kuat sebagai pihak yang mengatur lelang proyek di TNI AU agar perusahaannya, Diratama Jaya Mandiri menang lelang tender.
 
Irfan disebut telah meneken kontrak dengan pihak Agusta Westland pada 20 Oktober 2015 dengan nilai kontrak mencapai Rp514 miliar. Kemudian, pada Juli 2016, PT DJM ditunjuk sebagai pemenang lelang dan membuat kontrak dengan TNI AU dengan nilai kontrak Rp378 miliar.
 
Atas perbuatannya, Irfan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Dari hasil penyidikan, ditemukan potensi kerugian negara Rp220 miliar. Pengadaan helikopter disebut mencapai Rp738 miliar
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif