Pengecekan Helikopter AgustaWestland (AW)-101 di Landasan Udara Halim Perdanakusuma - MTVN/Ilham Wibowo
Pengecekan Helikopter AgustaWestland (AW)-101 di Landasan Udara Halim Perdanakusuma - MTVN/Ilham Wibowo

Pengecekan AgustaWestland-101 Gunakan Tim Ahli Independen

Nasional korupsi helikopter
Ilham wibowo • 24 Agustus 2017 12:54
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Militer (POM) TNI sudah mengecek langsung Helikopter AgustaWestland (AW)-101 di Landasan Udara Halim Perdanakusuma. Seluruh bagian fisik pesawat baling-baling itu dicek dengan melibatkan ahli independen.
 
"Pengecekan fisik selain kami dan KPK juga oleh satu tim ahli independen berkaitan dengan ahli pesawat," kata Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 24 Agustus 2017.
 
Menurut Dodik, pengecekan tersebut bagian dari penyidikan dan penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan beberapa oknum anggota TNI. Ia memastikan, hasil audit akan disampaikan secara transparan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini dalam rangka melengkapi berkas supaya secara formal dan material terpenuhi," beber dia.
 
Pagi tadi, sekitar lima orang penyidik KPK memakai masker mulai melakukan pemeriksaan di hanggar Skadron Teknik 021. Dalam pengecekannya, penyidik KPK didampingi sejumlah anggota POM TNI AU.
 
Penyidik KPK nampak berbincang meminta penjelasan fungsi Helikopter buatan negara Inggris dan Italia itu. Selain bagian luar, pengecekan juga dilakukan hingga seluruh bagian dalam pesawat.
 
Beberapa kali penyidik KPK menunjuk dan memegang material helikopter tersebut. Bahkan, ada penyidik melakukan pengecekan hingga di bawah helikopter. Setiap detail pemeriksaan, penyidik KPK juga tak lupa dilakukan pendokumentasian.
 
KPK dan POM TNI bekerja sama dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Markas Besar TNI telah menetapkan empat prajuritnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi itu. Penyidik dari Polisi Militer TNI mengaku memiliki alat bukti cukup untuk menjerat keempatnya.
 
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, keempat tersangka itu yakni Marsekal Muda FA sebagai Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa; Letkol BW sebagai pemegang kas; Pelda SS sebagai staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsekal Muda SB yang pernah menjabat sebagai asisten perencanaan Kepala Staf TNI AU.
 
Penetapan keempat tersangka ini merupakan hasil penyidikan gabungan antara POM TNI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KPK. Penyidikan telah dilakukan sejak Februari lalu.
 
Sementara itu, dari pihak swasta, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Irfan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlebih dulu melakukan komitmen dengan pihak Agusta Westland dan menggelembungkan harga helikopter. Selain itu, Irfan juga diduga kuat sebagai pihak yang mengatur lelang proyek di TNI AU agar perusahaannya, Diratama Jaya Mandiri menang lelang tender.
 
Irfan disebut telah meneken kontrak dengan pihak Agusta Westland pada 20 Oktober 2015 dengan nilai kontrak mencapai Rp514 miliar. Kemudian, pada Juli 2016, PT DJM ditunjuk sebagai pemenang lelang dan membuat kontrak dengan TNI AU dengan nilai kontrak Rp378 miliar.
 
Atas perbuatannya, Irfan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Dari hasil penyidikan, ditemukan potensi kerugian negara Rp220 miliar. Pengadaan helikopter disebut mencapai Rp738 miliar.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif