Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Usut Peristiwa Paniai, Kejagung belum Mau Libatkan Penyidik Ad Hoc

Tri Subarkah • 31 Maret 2022 08:54
Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah percaya dengan jajarannya dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada Peristiwa Paniai 2014. Proses penyidikan masih dilakukan penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus, tanpa melibatkan penyidik ad hoc.
 
"Saya rasa belum (perlu melibatkan penyidik ad hoc). Ini kan masih berjalan juga. Sampai saat ini anak-anak (penyidik) juga enggak ada kesulitan lah ya, masih lancar lah. Kan itu nanti juga terbuka," ujar Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu malam, 30 Maret 2022.
 
Febrie menepis anggapan pihaknya tidak menjalin komunikasi dengan keluarga korban maupun melakukan pendampingan proses advokasi. Menurut dia, penyidik telah beberapa kali berangkat ke Paniai dan melakukan pemeriksaan saksi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nihilnya komunikasi Kejagung dengan keluarga korban peristiwa Paniai diutarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS juga mengkritisi Kejagung yang belum menggunakan kewenangannya untuk mengangkat penyidik ad hoc.
 
Kewenangan tersebut diakomodasi dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. KontraS percaya pelibatan unsur masyarakat sipil dalam tim penyidik mampu menciptakan proses penyidikan yang partisipatif dan independen.
 
Baca: Kejagung Periksa 2 Saksi Lagi Soal Pelanggaran HAM Berat Paniai
 
Sejak Selasa, 29 Maret 2022 sampai Rabu, 30 Maret 2022, ada empat orang yang diperiksa penyidik sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran HAM berat Paniai. Mereka ialah MMJ, HH, IW, dan WH. Empat orang itu melengkapi daftar panjang saksi yang telah diperiksa jajaran Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jampidsus.
 
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut ada 61 orang yang telah diperiksa selama proses penyidikan. Sebanyak enam orang merupakan ahli yang terdiri dari ahli forensik, ahli balistik pengujian senjata api, ahli hukum humainter, ahli HAM yang berat, ahli legal forensik, dan ahli hukum militer.
 
Sebanyak 55 orang lainnya adalah saksi yang terdiri dari unsur sipil delapan orang, Polri 17 orang, TNI 24 orang, serta tim investigasi bentukan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ada 6 orang.
 
Kejagung masih mengumpulkan alat bukti terkait peristiwa yang terjadi pada 7 dan 8 Desember 2014. Sebab, beberapa calon saksi meminta pemeriksaan ditunda. Ditanya ihwal pemeriksaan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih yang menjabat pada 2014, Febrie enggan menjawab dengan pasti.
 
Namun, dia optimistis perkara itu akan mampu dibawa sampai ranah penuntutan. "Kalau dilihat proses penyidikan, ya jelas kan. Arahnya pasti kalau umpamanya ini bisa, alat bukti cukup, bisa ada penetapan tersangka. Pasti muaranya ke sana (pengadilan)," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif