Pemberantasan Mafia Tanah Harus Melibatkan Komponen Bangsa

Jakarta: Tenaga ahli wakil presiden (wapres), M Noor Marzuki menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar melihat kasus mafia tanah di Tanah Air. Apalagi, persoalan agraria belum banyak diselesaikan instrumen negara sejauh ini. Mantan Sekjen Kementerian ATR/BPN ini menilai kejelian pelaku mafia tanah melihat celah dalam memanfaatkan kelemahan sistem agraria menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan kasus tanah di Indonesia. Semua pihak diminta bekerja sama melawan kejahatan mafia tanah. "Bukan hanya Presiden, saya dan kita semua tentunya gusar dengan praktik penyerobotan tanah yang terstigma dilakukan mafia tanah. Penanganan permasalahan agraria yang sustainable seyogianya melibatkan segenap komponen bangsa," kata Noor Marzuki kepada wartawan, Senin, 13 Desember 2021. Ragam persoalan agraria yang di otaki jaringan mafia tanah seakan tak pernah habis. Mafia tanah bahkan semakin merajalela dan seolah tak pandang bulu, mulai dari tukang service AC, eks pejabat hingga selebritas menjadi korban. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi pun berulang kali menegaskan keseriusan pemerintah memberantas mafia tanah. Marzuki mengingatkan pengentasan persoalan agraria jangan hanya terfokus pada bidang penindakan. Pendidikan dan pencegahan adalah elemen utama yang harus dikedepankan oleh instrumen negara yang bersinggungan dengan agraria. "Persoalan agraria adalah permasalahan klasik yang terjadi sejak zaman dulu. Hulu-hilir permasalahan agraria harus sama-sama dibenahi. Penindakan para pelaku terbukti tidak menyurutkan angka kejahatan ini. Pendidikan dan upaya pencegahan mutlak diperlukan untuk mengatasi (persoalan) ini," kata Marzuki. Edukasi seputar agraria penting diberikan kepada masyarakat luas. Ini dilakukan agar publik lebih sigap melindungi tanah maupun properti yang berdiri di atasnya. Pendidikan agria yang cukup akan menyadarkan masyarakat untuk segera mengurus bukti sah kepemilikan termasuk membayar pajak tanah dan bangunan yang menjadi kewajiban. Marzuki mengatakan upaya pencegahan juga bisa dilakukan dengan selalu membarui dan memasukan unsur-unsur inovasi teknologi dalam sistem agraria. Hal ini untuk menutup celah atau setidaknya meminimalisir peluang masuknya mafia tanah. Baca: SK Menteri ATR dan Potensi Tak Kelarnya Persoalan Mafia Tanah Menurut dia, penguatan moral integritas dan kontrol setiap abdi negara di instansi terkait harus digalakkan. Marzuki meminta tindakan tegas harus secepatnya dilakukan, termasuk saat melakukan upaya pencegahan. Penerima penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 2001, 2006, dan 2017 ini mengimbau agar instansi terkait bekerja ekstra dalam mengawasi kejahatan agraria. Sehingga, kejahatan bisa langsung diproses apabila ditemukan unsur pidana saat melakukan upaya pencegahan. "Saya saksi hidup betapa luar biasanya usaha Pak Jokowi membenahi ruwetnya permasalahan agraria di republik ini. Hasilnya mulai terlihat, salah satunya puluhan juta sertifikat gratis bagi rakyat Indonesia yang belum pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya," tegas Marzuki.