Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait polemik AKBP Raden Brotoseno yang aktif kembali usai menjadi narapidana kasus korupsi. Listyo memutuskan meninjau kembali hasil putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Brotoseno.
"Kami menambahkan klausa mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh sidang kode etik, yang tentunya keputusan-keputusan tertentu," kata Listyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.
Listyo mengatakan sebelum peninjauan kembali dilakukan, pihaknya akan merevisi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Pasalnya, kedua Perkap itu tidak mengatur mekanisme peninjauan kembali.
"Terhadap sesuatu putusan yang terkait dengan kode etik yang dirasa mencederai rasa keadilan publik, khususnya terkait dengan masalah tindak pidana korupsi," ungkap jenderal bintang empat itu.
Baca: Pengamat Sebut Brotoseno Juga Tak Layak Jadi Staf Polri
Kapolri mengatakan putusan merevisi Perkap Nomor 14 dan 19 muncul usai rapat dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Rapat itu mencari solusi untuk membuktikan Polri komitmen memberantas korupsi.
Selain itu, Kapolri mengaku juga telah berdiskusi dengan para ahli. Kemudian, muncul kesepakatan untuk merevisi Perkap tersebut.
"Ini sebagai wujud bahwa Polri transparan, Polri memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ungkap Listyo.
Tribrata (TB) 1 itu mengatakan revisi Perkap sedang berproses. Dia mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan berharap revisi Perkap itu segera rampung.
"Tentunya ini akan memberikan ruang kepada saya selaku Kapolri untuk meminta adanya peninjauan kembali atau melaksanakan sidang peninjauan kembali terhadap putusan AKBP Brotoseno," ucap Listyo.
Dia ingin langkah-langkah yang dilakukan itu dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Khususnya, komitmen Polri terhadap penanganan pidana korupsi.
"Ini tentunya akan terus kami perbaiki," kata mantan Kabareskrim Polri itu.
Baca: Kasus Raden Brotoseno, Inspira Yakin Kapolri Serius Tegakkan Disiplin Anggota
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta melalui putusan Nomor 26 Tahun 2017 telah menghukum Brotoseno dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp300 juta karena terlibat korupsi cetak sawah pada 2012-2014. Raden Brotoseno dinyatakan bebas bersyarat pada 15 Februari 2020.
Pidana denda Rp300 juta subsider tiga bulan juga telah dijalankan mantan Kepala Unit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu. Bebasnya Brotoseno berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor PAS-1052.OK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.
Saat ini eks koruptor Brotoseno masih menjadi anggota Polri aktif. Dia kini diperbantukan sebagai staf di Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Div Tik) Polri.
Jakarta: Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait polemik AKBP
Raden Brotoseno yang aktif kembali usai menjadi narapidana kasus korupsi. Listyo memutuskan meninjau kembali hasil putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Brotoseno.
"Kami menambahkan klausa mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh sidang kode etik, yang tentunya keputusan-keputusan tertentu," kata Listyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.
Listyo mengatakan sebelum peninjauan kembali dilakukan, pihaknya akan merevisi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Pasalnya, kedua Perkap itu tidak mengatur mekanisme peninjauan kembali.
"Terhadap sesuatu putusan yang terkait dengan kode etik yang dirasa mencederai rasa keadilan publik, khususnya terkait dengan masalah tindak pidana korupsi," ungkap jenderal bintang empat itu.
Baca:
Pengamat Sebut Brotoseno Juga Tak Layak Jadi Staf Polri
Kapolri mengatakan putusan merevisi Perkap Nomor 14 dan 19 muncul usai rapat dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Rapat itu mencari solusi untuk membuktikan Polri komitmen
memberantas korupsi.
Selain itu, Kapolri mengaku juga telah berdiskusi dengan para ahli. Kemudian, muncul kesepakatan untuk merevisi Perkap tersebut.
"Ini sebagai wujud bahwa Polri transparan, Polri memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ungkap Listyo.
