Fayakhun Dihukum 8 Tahun Penjara

Damar Iradat 21 November 2018 17:29 WIB
suap di bakamla
Fayakhun Dihukum 8 Tahun Penjara
Terdakwa Fayakhun - Medcom.id/Damar Iradat.
Jakarta: Mantan anggota DPR RI Fayakhun Andriadi divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsidair empat bulan kurungan. 

Majelis hakim menyatakan, Fayakhun terbukti menerima suap sebesar US$911.480 dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah. Uang itu diyakini untuk mengawal pembahasan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) di DPR terkait pengadaan satelit monitoring dan drone.

"Menyatakan, terdakwa Fayakhun Andriadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," ungkap Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018.


Hakim juga menjatuhi hukuman tambahan kepada Fayakhun berupa pencabutan hak politik selama lima tahun. Hukuman itu berlaku setelah Fayakhun menjalani pidana pokok.

Selain itu, hakim juga menolak permohonan status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Menurut hakim, politikus Golkar itu tidak dapat diklasifikasikan bukan sebagai pelaku utama.

Majelis tidak menemukan jaksa mengabulkan status JC, baik di surat tuntutan maupun surat-surat lain. Sehingga dengan dasar itu, kata hakim, permohonan JC tidak dapat dikabulkan.

(Baca juga: Fayakhun Menyesal)

Sementara itu, terkait permohonan pembukaan pemblokiran rekening, majelis hakim memenuhi permitaan Fayakhun tersebut. Hakim beralasan, selama rekening itu tidak terkait dengan perkara, maka rekening itu dapat dimanfaatkan kembali.

"Terdakwa sebagai kepala keluarga, memiliki istri dan tiga anak yang tanggungan terdakwa, sehingga menurut majelis rekening-rekening itu bisa dibuka dan keluarga dapat memanfaatnya pembukaan rekening untuk kehidupannya," lanjut hakim.

Dalam menjatuhi hukuman, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Fayakhun tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta perbuatannya menciderai kepercayaan rakyat terhadap DPR.

"Sementara yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, menyesali perbuatan, mengembalikan sebagian uang, dan masih memiliki tanggungan keluarga," ujar hakim.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut agar Fayakhun dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan. 

Fayakhun terbukti menerima suap sebanyak dari US$ 911.480. Suap diterima terkait proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Uang tersebut masuk ke empat nomor rekening yang diberikan Fayakhun. Lalu, Fayakhun memerintahkan Agus Gunawan selaku stafnya, untuk mengambil uang tersebut secara tunai.

Fayakhun terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Fayakhun dan Fahmi Habsyi Saling Klaim Kawal Anggaran Bakamla)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id