Soesilo Ariwibowo, kuasa hukum tersangka Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir. (Foto: Medcom.id/Fachri Audia Hafiez)
Soesilo Ariwibowo, kuasa hukum tersangka Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir. (Foto: Medcom.id/Fachri Audia Hafiez)

Kuasa Hukum Jamin Sofyan Basir Kooperatif

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 02 Mei 2019 15:29
Jakarta: Soesilo Ariwibowo, kuasa hukum tersangka Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir memastikan kliennya kooperatif menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan siap membeberkan keterangan ke penyidik lembaga antirasuah.
 
"Pak Sofyan saya kira warga negara yang baik. Beliau akan kooperatif dengan KPK," kata Soesilo ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
 
Soesilo mengatakan, pihaknya kini hanya bertanya-tanya mengenai dua alat bukti KPK yang menyeret Sofyan sebagai tersangka. Ia sejauh ini belum mendapat informasi mengenai dua alat bukti yang dimaksud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya belum dapat jawaban. Mungkin nanti ketika ada pemeriksaan, saya kira penyidik atau KPK biasanya akan menjelaskan," ujar Soesilo.
 
Saat disinggung mengenai praperadilan Sofyan, Soesilo mengaku belum ada pembicaraan yang mengarah kesana. "Praperadilan belum lah, belum tahu kita. Biarlah sambil berintrospeksi dan kemudian fakta-fakta persidangan lagi dipelajari," pungkas dia.
 
Baca juga:Direktur Keuangan PLN Jadi Saksi Sofyan Basir
 
KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka 23 April 2019 terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-I. Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Baca juga:Bupati Temanggung Dicecar Aliran Suap PLTU Riau-I
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyanlalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif