Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

KPK Kaji Penolakan PK Perkara Syafruddin Arsyad

Nasional kasus blbi
Fachri Audhia Hafiez • 03 Agustus 2020 20:30
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji penolakan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. KPK bakal menentukan sikap atas putusan tersebut dan langkah selanjutnya.
 
"KPK akan pelajari dan kaji kembali terkait putusan tersebut. Termasuk mengenai kemungkinan langkah hukum apakah yang bisa diambil," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.
 
Pihaknya menghormati keputusan MA tersebut. KPK juga menerima berkas permohonan PK dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena permohonan itu belum masuk majelis hakim MA.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"PK JPU KPK ditolak MA sebelum ada penunjukan majelis hakim. Karena Jaksa dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan PK sebagaimana ketentuan yang berlaku," ujar Ali.
 
Baca: MA Tolak Permohonan PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung
 
Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran MA No. 04/2014.
 
"Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Andi saat dikonfirmasi.
 
Lewat memori PK yang dibacakan 9 Januari 2020, Jaksa KPK menyinggung dugaan pelanggaran hakim agung Syamsul Rakan Chaniago, yang memutus kasasi Syafruddin. Jaksa menilai anggota majelis hakim telah melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara.
 
Pasalnya, sebelum kasasi diputus, Syamsul sempat berkomunikasi dan bertemu Ahmad Yani yang merupakan penasihat hukum Syafruddin.
 
Kemudian, ada kontradiksi antara putusan dengan pertimbangan hakim dalam memori PK jaksa KPK. Sebab, majelis hakim MA dalam amar putusan menilai perbuatan Syafruddin terbukti sebagaimana dakwaan, namun bukan tindak pidana.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif