Nasib UU MD3 Berada di MK
MK. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) resmi berlaku hari ini. Nasib aturan yang kontroversial itu kini berada di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengaku gugatan uji materi yang disampaikan pihaknya sudah disidangkan MK pada Kamis, 8 Maret 2018. Majelis hakim MK menyampaikan beberapa usulan perbaikan permohonan pada sidang pemeriksaan pendahuluan itu.

"Salah satu poin yang disarankan adalah penomoran," kata Irman kepada Medcom.id, Rabu, 14 Maret 2018.


Setelah adanya perbaikan permohonan, lanjut Irman, sidang lanjutan akan digelar pada Rabu, 21 Maret 2018. Irman pun yakin pemerintah segara memberikan nomor pada UU MD3. 

"Besok nomor sudah mutlak ada," tekan dia.

Irman sebelumnya mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Dia menilai aturan pasal-pasal ini kontroversial.

"Pasal menyangkut langkah hukum, pasal menyangkut kewenangan DPR melakukan langkah hukum terhadap warga negara, pasal menyangkut kewenangan DPR mengajukan pemanggilan paksa terhadap warga negara dan pasal tentang imunitas tanpa batas terhadap anggota DPR," jelas Irman. 

Baca: ?Jokowi tak Teken UU MD3

Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Josua Satria Collins yang juga menggugat UU MD3 yakin akan menang di sidang MK. Dia yakin UU itu dianulir.

"Kami yakin bahwa Tuhan menyertai dan akan memberikan yang terbaik sesuai kehendak-Nya. Apakah harapan kami sesuai kehendak-Nya, kita lihat nanti. Intinya kami melakukan hal terbaik yang kami bisa sebagai jurist dan biarlah nanti Tuhan yang berkehendak," ujar Josua. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan tak menandatangani UU MD3. Ia menyadari tindakannya tak akan mempengaruhi UU tersebut. Pasalnya, ditandatangani atau tidak, produk legislasi itu tetap berlaku.

"Tapi untuk menyelesaikan masalah itu, berarti masyarakat silakan uji materi ke MK," ucap dia.





(OGI)