Terdakwa kasus suap PLTU Riau I Sofyan Basir. ANT/Puspa Perwitasari
Terdakwa kasus suap PLTU Riau I Sofyan Basir. ANT/Puspa Perwitasari

Sofyan Basir Berharap Keadilan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 04 November 2019 08:04
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan membacakan vonis Sofyan Basir. Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 itu berharap keadilan.
 
"Mohon doanya, putusan yang adil saja," singkat kuasa hukum Sofyan, Soesilo Aribowo kepada Medcom.id, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
Sidang dengan nomor perkara 74/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst itu bakal digelar di ruang Kusuma Atmadja 2 Pengadilan Tipikor Jakarta. Pembacaan amar putusan dimulai pukul 10.00 WIB.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sofyan Basir dihukum lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan dinilai terbukti terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.
 
Sofyan diyakini memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Kotjo awalnya ingin menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa III.
 
Keinginan itu atas saran dari eks Ketua DPR Setya Novanto yang pernah ditemui Kotjo untuk memohon proyek. Namun, Sofyan menyarankan Kotjo ikut proyek PLTU Riau-1.
 
Sofyan juga disebut mempercepat proses independent power producer (IPP) PLTU Riau-1. Percepatan itu dimungkinkan agar menyelesaikan kesepakatan akhir PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI) dan BlackGold Natural Resources (BNR, Ltd), serta China Huadian Enginering Company Limited (CHEC, Ltd), perusahaan yang dibawa Kotjo.
 
Peran fasilitas itu telah membawa Kotjo menerima jatah menggarap PLTU Riau-1. Eni dan Idrus pun menerima Rp4,7 miliar dari Kotjo atas bantuannya meloloskan untuk menggarap proyek tersebut. Uang yang diberikan secara bertahap itu digunakan untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar dan biaya kampanye suami Eni, selaku calon Bupati Temenggung.
 
Perbuatan Sofyan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif